Berita

Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti/Ist

Politik

Ancaman Konflik Hibrida, Indonesia Harus Kembali Pada Kekuatan Rakyat

MINGGU, 02 MEI 2021 | 22:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Indonesia harus kembali kepada khitahnya, yakni kekuatan rakyat. Hal itu penting untuk menjaga bangsa di tengah konflik hibrida yang mulai terindikasi di tingkat nasional.

Menurut Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti, konflik hibrida kini sedang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

"Kasus Papua, tekanan pada politik Islam berbarengan dengan munculnya kembali terorisme, pelemahan demokrasi dan prinsip-prinsip kemanusiaan, korupsi, terkurasnya APBN hingga defisit tinggi dan perebutan distributor vaccine beserta sejumlah bisnis cabang-cabangnya. Ini contoh beberapa yang terjadi di Indonesia dan global," jelas Yudi Syamhudi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/5).


Di luar itu semua, kata dia, tahun 2021 merupakan tahun di mana kontrak-kontrak perjanjian internasional di banyak negara mulai habis, termasuk Indonesia bersamaan dengan berkembangnya virus global pandemi Covid-19.

Dalam kasus yang terjadi saat ini, jelasnya, geopolitik dan geososial saling menjalin relasi kuat dengan menggunakan saluran-saluran informasi teknologi yang semakin maju.

Yang jadi soal, saat ini pemerintah Indonesia harus mampu menempatkan bangsa di posisi yang kuat sebagai dasar strategi utama memenangkan konflik hibrida saat ini.

"Strategnya yaitu negara harus kembali pada kekuatan utamanya, rakyat," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya