Berita

Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti/Ist

Politik

Ancaman Konflik Hibrida, Indonesia Harus Kembali Pada Kekuatan Rakyat

MINGGU, 02 MEI 2021 | 22:40 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Indonesia harus kembali kepada khitahnya, yakni kekuatan rakyat. Hal itu penting untuk menjaga bangsa di tengah konflik hibrida yang mulai terindikasi di tingkat nasional.

Menurut Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), Yudi Syamhudi Suyuti, konflik hibrida kini sedang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

"Kasus Papua, tekanan pada politik Islam berbarengan dengan munculnya kembali terorisme, pelemahan demokrasi dan prinsip-prinsip kemanusiaan, korupsi, terkurasnya APBN hingga defisit tinggi dan perebutan distributor vaccine beserta sejumlah bisnis cabang-cabangnya. Ini contoh beberapa yang terjadi di Indonesia dan global," jelas Yudi Syamhudi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/5).


Di luar itu semua, kata dia, tahun 2021 merupakan tahun di mana kontrak-kontrak perjanjian internasional di banyak negara mulai habis, termasuk Indonesia bersamaan dengan berkembangnya virus global pandemi Covid-19.

Dalam kasus yang terjadi saat ini, jelasnya, geopolitik dan geososial saling menjalin relasi kuat dengan menggunakan saluran-saluran informasi teknologi yang semakin maju.

Yang jadi soal, saat ini pemerintah Indonesia harus mampu menempatkan bangsa di posisi yang kuat sebagai dasar strategi utama memenangkan konflik hibrida saat ini.

"Strategnya yaitu negara harus kembali pada kekuatan utamanya, rakyat," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya