Berita

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali /RMOL

Politik

Nasdem Yakin 21 Juta Data Bansos Ganda Terjadi Secara Sistemik, Bukan Cuma Human Error

MINGGU, 02 MEI 2021 | 17:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI diduga bukan terjadi karena kesalahan manusia semata atau human error, melainkan terjadi secara sistemik.

"Artinya dibuat secara sistematik, karena angkanya tidak sedikit. Kalau kesalahan teknis, kerjaan manusia keliru mungkin 21 ribu (masuk akal). Tapi kalau 21 juta (data ganda) ini sistematik yang kemudian ada iktikad tidak baik di dalamnya,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali ketika berbincang dengan Kantor Berita Politk RMOL, Minggu (2/5).

"Sehingga tidak salah kalau kemudian publik bertanya, berpikir bahwa ini adalah modus untuk megambil keuntungan di dalamnya,” imbuhnya.


Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI ini menambahkan jika 21 juta data ganda ini dikalikan Rp 300 ribu (harga bansos per paket) pada penerima bantuan sosial, maka kerugian negara yang timbul akan sangat besar.

“Berapa banyak biaya atau rupiah yang diselewengkan di situ? Artinya ini menjadi PR penegak hukum untuk kemudian menuntaskan kasus di bansos ini,” katanya.

Meski Mensos sebelumnya Juliari Batubara telah terbukti melakukan penyelewengan bansos, namun patut diduga ada tindak pidana secara nyata dengan adanya temuan Mensos saat ini, Tri Rismaharini yang sudah diserahkan ke KPK kemarin.

"Artinya bisa saja ini menjadi rangkaian kejahatan yang direncanakannya. Ini PR penegak hukum untuk mencari benang merah tindak pidana korupsi yang telah terjadi dan yang baru diungkapkan Ibu Risma,” katanya.

"Ini harus disampaikan ke publik,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya