Berita

Ilustrasi/Repro

Nusantara

Soal Hoax Rekrutmen Pegawai, Begini Klarifikasi Pos Indonesia

MINGGU, 02 MEI 2021 | 04:34 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dua hari lalu beredar surat palsu yang berisi informasi tentang rekrutmen di PT Pos Indonesia (Persero) yang beredar melalui akun Instagram @posindonesia.career.

Surat palsu tersebut mengatasnamakan PT Pos Indonesia dan dilengkapi dengan logo serta alamat salah satu Kantor Regional PT Pos Indonesia.

Dalam surat palsu sebanyak 8 lembar tersebut diinformasikan adanya panggilan tes interview dengan jadwal pada Rabu sampai dengan Kamis, 28-29 April 2021, di salah satu kantor Pos Indonesia di Jakarta, beserta ketentuan tentang tiket dan akomodasi.


Senior Vice President Human Capital PT Pos Indonesia (Persero) Iwan Gunawan memastikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Pos Indonesia tidak membuat lowongan kerja seperti tertulis dalam surat palsu yang beredar di medsos tersebut.

"Informasi yang beredar di sejumlah akun media sosial bahwa PT Pos Indonesia melakukan proses rekrutmen karyawan adalah tidak benar. Saat ini Pos Indonesia belum merilis informasi terkait proses rekrutmen," terang Iwan dalam keterangannya, Sabtu (1/5), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Selanjutnya, Iwan Gunawan menjelaskan mengenai prosedur resmi rekrutmen pegawai di Pos Indonesia.

"Dalam proses rekrutmen di PT Pos Indonesia (Persero), informasi akan diumumkan melalui media sosial resmi Pos Indonesia yakni IG: posindonesia.ig; FB: Pos Indonesia, dan Twitter: @PosIndonesia. Informasi terperinci ada dalam tautan yang dilampirkan dalam informasi di sosial media tersebut. Selain itu, diumumkan lewat majalah dinding di Kantor Pos," paparnya.

Terkait hoax yang beredar tersebut, Iwan menyatakan bahwa hal itu telah merugikan Pos Indonesia dan masyarakat.

"Kerugian bagi Pos Indonesia adalah karena informasi bohong tersebut telah mencatut nama PT Pos Indonesia, dengan berita yang tidak benar dan mensyaratkan adanya sejumlah biaya yang harus dibayar oleh pelamar. Kami tegaskan, bahwa rekrutmen di Pos Indonesia sama sekali tidak ada pungutan biaya. Jadi hoax ini telah mencemarkan nama baik institusi Pos Indonesia. Selain itu, hal ini juga bisa merugikan masyarakat," jelasnya.

Iwan menambahkan, pihaknya telah dilakukan pengecekan secara internal untuk melakukan tracing terkait akun tersebut. Bila perlu, Pos Indonesia akan melakukan somasi.

"Di era digitalisai informasi ini sudah sangat mudah diakses oleh masyarakat, agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi seperti rekrutmen pegawai, harus dikonfirmasi ulang kepada pihak terkait yang resmi. Kalau hendak mengetahui tentang informasi rekrutmen di PT Pos Indonesia (Persero) silakan memantau sosial media resmi kami atau bisa melalui call center 161," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya