Berita

Ilustrasi/Repro

Nusantara

Soal Hoax Rekrutmen Pegawai, Begini Klarifikasi Pos Indonesia

MINGGU, 02 MEI 2021 | 04:34 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dua hari lalu beredar surat palsu yang berisi informasi tentang rekrutmen di PT Pos Indonesia (Persero) yang beredar melalui akun Instagram @posindonesia.career.

Surat palsu tersebut mengatasnamakan PT Pos Indonesia dan dilengkapi dengan logo serta alamat salah satu Kantor Regional PT Pos Indonesia.

Dalam surat palsu sebanyak 8 lembar tersebut diinformasikan adanya panggilan tes interview dengan jadwal pada Rabu sampai dengan Kamis, 28-29 April 2021, di salah satu kantor Pos Indonesia di Jakarta, beserta ketentuan tentang tiket dan akomodasi.


Senior Vice President Human Capital PT Pos Indonesia (Persero) Iwan Gunawan memastikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Pos Indonesia tidak membuat lowongan kerja seperti tertulis dalam surat palsu yang beredar di medsos tersebut.

"Informasi yang beredar di sejumlah akun media sosial bahwa PT Pos Indonesia melakukan proses rekrutmen karyawan adalah tidak benar. Saat ini Pos Indonesia belum merilis informasi terkait proses rekrutmen," terang Iwan dalam keterangannya, Sabtu (1/5), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Selanjutnya, Iwan Gunawan menjelaskan mengenai prosedur resmi rekrutmen pegawai di Pos Indonesia.

"Dalam proses rekrutmen di PT Pos Indonesia (Persero), informasi akan diumumkan melalui media sosial resmi Pos Indonesia yakni IG: posindonesia.ig; FB: Pos Indonesia, dan Twitter: @PosIndonesia. Informasi terperinci ada dalam tautan yang dilampirkan dalam informasi di sosial media tersebut. Selain itu, diumumkan lewat majalah dinding di Kantor Pos," paparnya.

Terkait hoax yang beredar tersebut, Iwan menyatakan bahwa hal itu telah merugikan Pos Indonesia dan masyarakat.

"Kerugian bagi Pos Indonesia adalah karena informasi bohong tersebut telah mencatut nama PT Pos Indonesia, dengan berita yang tidak benar dan mensyaratkan adanya sejumlah biaya yang harus dibayar oleh pelamar. Kami tegaskan, bahwa rekrutmen di Pos Indonesia sama sekali tidak ada pungutan biaya. Jadi hoax ini telah mencemarkan nama baik institusi Pos Indonesia. Selain itu, hal ini juga bisa merugikan masyarakat," jelasnya.

Iwan menambahkan, pihaknya telah dilakukan pengecekan secara internal untuk melakukan tracing terkait akun tersebut. Bila perlu, Pos Indonesia akan melakukan somasi.

"Di era digitalisai informasi ini sudah sangat mudah diakses oleh masyarakat, agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi seperti rekrutmen pegawai, harus dikonfirmasi ulang kepada pihak terkait yang resmi. Kalau hendak mengetahui tentang informasi rekrutmen di PT Pos Indonesia (Persero) silakan memantau sosial media resmi kami atau bisa melalui call center 161," pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya