Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf/Net
Komisi VIII DPR RI hingga saat ini belum mendapatkan laporan resmi dari Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagaimana disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya data ganda penerima bansos Covid-19 yang mencapai 21 juta data.
Demikian disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/5).
"Selaku Komisi VIII DPR RI justru belum pernah mendapat laporan resmi dari Mensos," kata Bukhori.
Namun demikian, politisi PKS ini tidak menafikan jika ditemukan adanya data ganda penerima bansos Covid-19 yang dimiliki Kemensos. Sebab, masalah data penerima bansos Covid-19 masih belum sempurna.
"Kami tidak menafikan jika ada data ganda. Mengingat carut marut data penerima bansos sampai sekarang belum sempurna alias masih terjadi
exclusion and inclusion error," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bukhori justru heran kenapa menteri asal PDI Perjuangan itu justru langsung melaporkan ke lembaga antirasuah terkait 21 juta data ganda penerima bansos Covid-19.
"Selama ini kami terus mempertanyakan tentang akurasi data DTKS, eh tiba-tiba ke KPK, aneh," pungkasnya.
Menteri Sosial RI Tri Rismaharini melaporkan data ganda penerima bansos ke KPK pada Jumat (30/4). Total ada lebih dari 21 juta data warga yang ganda.
Bahkan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K. Harman merasa heran dengan pemerintah yang terkesan santai terkait adanya data ganda yang mencapai 21 juta.
Padahal menurutnya, hal itu rawan dikorupsi sebagaimana mensos sebelumnya terjerat rasuah.
"Ini yang dilaporkan Risma ke KPK, 21 juta data ganda penerima bansos. Jika laporan Risma betul, KPK harus kuat dan tegar. Inilah kejahatan
extra ordinary itu," ujar Benny dala akun Twitter pribadinya, Sabtu (1/5).
"Di era Jokowi berkuasa. Lebih kejam dari teroris. Curi uang rakyat di siang hari bolong," tandasnya.
