Berita

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman/Net

Politik

Benny K. Harman: Jika Laporan Risma Benar, Maka Rezim Jokowi Lebih Kejam Dari Teroris

SABTU, 01 MEI 2021 | 11:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Data ganda penerima bantuan sosial (Bansos) yang dilaporkan Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disoroti Partai Demokrat.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman menyampaikan, hasil laporan yang disampaikan Risma kepada lembaga antirasuah bakal memberikan gambaran tentang baik buruknya rezim penguasa saat ini.

Karena dia memandang, data 21 juta data ganda bukanlah angka kecil, apalagi dikalikan dengan jumlah korupsi per satu bansos yang dilakukan para tersangka yang sudah ditetapkan KPK.


"Ini yang dilaporkan Risma ke KPK, 21 juta data ganda penerima bansos. Jika laporan Risma betul, KPK harus kuat dan tegar. Inilah kejahatan extra ordinary itu," ujar Benny dala akun Twitter pribadinya, Sabtu (1/5).

"Di era Jokowi berkuasa. Lebih kejam dari teroris. Curi uang rakyat di siang hari bolong," tandas anggota Komisi III DPR itu di twit yang sama.

Jumat (30/4), Menteri Sosial RI Tri Rismaharini melaporkan data ganda penerima bansos ke KPK. Total ada lebih dari 21 juta data warga yang ganda.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya