Peringatkan Pemerintah, Ekonom: Pemulihan Ekonomi Belum Tentu Berlanjut Di 2021

Harapan pemulihan ekonomi di kuartal pertama tahun 2021 harus disikapi dengan penuh kewaspadaan.

Ekonom senior Narasi Institute, Fadhil Hasan mengamini, pemulihan ekonomi yang digelorakan pemerintah masih ada harapan melalui program vaksinasi hingga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Namun usaha tersebut patut diwaspadai bila melihat tingkat konsumsi dalam negeri masih butuh dorongan lebih.

"Perbaikan indikator konsumsi belum memadai dan cukup kuat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," kata Fadhil Hasan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/4).

Fadhil Hasan mengingatkan, pertumbuhan Q1 2021 masih negatif, di mana ekonomi tumbuh negatif dalam 4 kuartal berturut-turut sejak kuartal II 2020.
 
Ia mengurai, produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal IV/2020 minus 2,19 persen (year on year/yoy). Pun demikian pada kuartal III minus 3,49, kuartal II minus 5,32 persen (yoy).

"Dan kuartal pertama 2021 juga akan negatif," lanjutnya.
 
Fadhil menegaskan, meskipun stimulus fiskal 2020 cukup menggembirakan, namun terdapat faktor-faktor yang perlu diwaspadai pada tahun 2021 agar optimisme terus menguat dan perbaikan ekonomi berlanjut.
 
Pada tahun 2020, pemerintah telah berupaya keras menekan dampak Covid-19 dan menjaga ekonomi Indonesia tidak terkontraksi lebih dalam terutama melalui program PEN. Secara umum, program PEN seperti Perlindungan Sosial, PEN Sektor Kesehatan, Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Program Padat Karya, Program BLT Desa, dan Pinjaman Daerah telah menunjukan kontribusi yang positif.

“Program PEN sangat krusial sebagai instrumen utama pemerintah untuk menjaga konsumsi RT dan keberlangsungan aktivitas usaha. Namun perlu kehati-hatian dalam perjalanan dan pengelolaan ekonomi pada tahun 2021 agar tidak timbul pesimisme baru dan perbaikan terus berkelanjutan," tambah Fadhil Hasan.

Oleh karena itu, pemerintah diminta benar-benar fokus dalam mengelola perekonomian pada pelaksanaan program pemulihan dunia usaha, terutama UMKM, percepatan dan perluasan bantuan sosial dan perlindungan masyarakat.

"Kemudian perlu juga menunda berbagai program pembangunan infrastruktur yang tidak memberikan dampak langsung pada ekonomi dalam jangka pendek-menengah seperti IKN, dan lain-lain," tandasnya.