Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/RMOL
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai wajar apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) meluapkan kekecewaan terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) lebih kecil dari Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi DKI Jakarta.
Sebab, THR sejatinya harus membawa kebahagiaan bagi sesama, termasuk dalam hal ini ASN.
Begitu disampaikan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL berkaitan dengan keputusan Kementerian Keuangan yang hanya memberikan THR PNS berupa gaji pokok dan tunjangan melekat.
"THR mestinya membawa kebahagian, bukan kekecewaan. Wajar jika banyak ASN kecewa," kata Mardani kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/4).
Mardani kemudian menyandingkan pemotongan THR dengan semangat pemerintah yang hendak membangun ibukota negara baru di Kalimantan Timur. Pemerintah, kata dia, seharusnya
fair dan
rigid mengenai alokasi anggaran untuk rakyat lebih besar ketimbang proyek Ibukota Negara yang terkesan terlalu memaksakan kehendak itu.
"Mestinya dana untuk rakyat dan ASN lebih besar dibanding dana alokasi untuk elite dan proyek ambisius seperti Ibukota Negara, infrastruktur dan bayar utang luar negeri. Termasuk rekap untuk Asabri dan Jiwasraya," sesalnya.
"Ayo pemerintah, sayangi rakyat dan ASN," demikian Mardani.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan kebijakan bahwa pencairan tunjangan hari raya (THR) PNS tahun ini hanya sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat.
Menkeu Sri Mulyani sebelumnya mengumumkan bahwa THR 2021 untuk PNS tidak diberikan secara penuh seperti pada tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi. Ia beralasan, kebijakan tersebut dikeluarkan karena alasan pandemi Covid-19, di mana penanganan corona membutuhkan banyak anggaran dari APBN.
Sontak, gelombang protes pun ramai di situs petisi daring, change.org. Salah satu petisi yang ramai direspons yakni berjudul "THR & Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019".
Petisi yang belum genap 24 jam dibuat ini sudah ditandatangani lebih dari 4.470 orang.
"Tidak ada alasan jelas dari Kementerian Keuangan terkait ke mana digesernya anggaran THR yang sudah ditetapkan pada di akhir tahun 2020 tersebut, yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan," demikian salah satu kutipan dalam petisi tersebut.
