Berita

Ilustrasi rasisme/Net

Pertahanan

Setara Institute: Cap Teroris Pada KKB Berpotensi Pelembagaan Rasisme

JUMAT, 30 APRIL 2021 | 00:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keputusan pemerintah memberikan label teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak tepat dan memunculkan stigma rasial bagi masyarakat Papua.

Begitu Ketua SETARA Institute, Hendardi, menanggapi keputusan pemerintah mengenai KKB yang baru-baru ini menembak Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, dalam kontak tembak yang terjadi di di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu (25/4).

"Pelabelan terorisme membuka terjadinya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum, mengingat tidak jelasnya definisi siapa yang dinyatakan teroris," ujar Hendardi kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (29/4).


Disamping itu, Hendardi juga menilai cap teroris kepada KKB bukanlah cara yang tepat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua selama ini. Justru menurutnya, pemerintah akan semakin sulit dalam menghadapi gejolak yang ada di Papua akibat keputusan tersebut.

"Pilihan Jokowi melabeli KKB Papua sebagai teroris dan dampak lanjutan yang akan terjadi, akan menutup kesempatan Jokowi dan pemerintah untuk membangun Papua secara humanis, sebagaimana yang dijanjikannya dalam berbagai kesempatan," tuturnya.

Justru, lanjut Hendardi, pilihan realistis bagi penyelesaian konflik di Papua adalah dengan cara damai, yaitu dengan mulai bersepakat untuk menghentikan permusuhan, membangun dialog dan susun skema-skema pembangunan yang disepakati.

"Revisi UU Otonomi Khusus Papua bisa menjadi momentum mendialogkan isu-isu krusial Papua, termasuk soal penanganan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat," demikian Hendardi.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

UPDATE

Prabowo Harus Siapkan Langkah Antisipatif Ketahanan Energi

Sabtu, 28 Maret 2026 | 03:59

Beckham Jawab Keraguan dengan Tampil Trengginas di GBK

Sabtu, 28 Maret 2026 | 03:48

Daftar 97 Pinjol yang Didenda KPPU Imbas Praktik Kartel Suku Bunga

Sabtu, 28 Maret 2026 | 03:28

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Wejangan Ray Dalio

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:45

Ketua DPD Dorong Pembangunan Fondasi Sepak Bola Lewat Kompetisi

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:29

KPPU Denda 97 Pinjol Buntut Praktik Kartel Suku Bunga

Sabtu, 28 Maret 2026 | 01:59

Purbaya Disentil Anas Urbaningrum Usai Nyemprot Ekonom Kritis

Sabtu, 28 Maret 2026 | 01:33

Serius Bahas PP Tunas

Sabtu, 28 Maret 2026 | 01:18

Polri Didesak Audit Dugaan Aliran Dana Asing ke LSM

Sabtu, 28 Maret 2026 | 00:59

Selengkapnya