Berita

Ilustrasi rasisme/Net

Pertahanan

Setara Institute: Cap Teroris Pada KKB Berpotensi Pelembagaan Rasisme

JUMAT, 30 APRIL 2021 | 00:23 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keputusan pemerintah memberikan label teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak tepat dan memunculkan stigma rasial bagi masyarakat Papua.

Begitu Ketua SETARA Institute, Hendardi, menanggapi keputusan pemerintah mengenai KKB yang baru-baru ini menembak Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, dalam kontak tembak yang terjadi di di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Minggu (25/4).

"Pelabelan terorisme membuka terjadinya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum, mengingat tidak jelasnya definisi siapa yang dinyatakan teroris," ujar Hendardi kepada redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (29/4).


Disamping itu, Hendardi juga menilai cap teroris kepada KKB bukanlah cara yang tepat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua selama ini. Justru menurutnya, pemerintah akan semakin sulit dalam menghadapi gejolak yang ada di Papua akibat keputusan tersebut.

"Pilihan Jokowi melabeli KKB Papua sebagai teroris dan dampak lanjutan yang akan terjadi, akan menutup kesempatan Jokowi dan pemerintah untuk membangun Papua secara humanis, sebagaimana yang dijanjikannya dalam berbagai kesempatan," tuturnya.

Justru, lanjut Hendardi, pilihan realistis bagi penyelesaian konflik di Papua adalah dengan cara damai, yaitu dengan mulai bersepakat untuk menghentikan permusuhan, membangun dialog dan susun skema-skema pembangunan yang disepakati.

"Revisi UU Otonomi Khusus Papua bisa menjadi momentum mendialogkan isu-isu krusial Papua, termasuk soal penanganan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat," demikian Hendardi.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya