Kapolri Listyo Sigit Prabowo/Net
Tiga Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat telah menjadi sasaran teror yang dilakukan oleh sejumlah orang tidak dikenal.
Tiga pimpinan kader Partai Demokrat di daerah yang diteror adalah Ketua DPC Konawe Barat Jefri Prananda, Ketua DPC Muna Barat Laode Abdul Gamal, dan Ketua DPC Buton Utara Muliadin Salemba.
Menyikapi hal itu, Tim Advokasi Partai Demokrat langsung melayangkan surat ke Kepala Polisi Republik Indonesia, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, yang isinya memohon perlindungan hukum untuk ketiga ketua DPC itu.
Mehbob, mewakili Tim Advokasi Partai Demokrat, menjelaskan bahwa teror itu berlangsung sejak minggu lalu.
"Ketiga ketua DPC kami menerima panggilan dari orang-orang yang tidak dikenal," kata Mehbob kepada wartawan, Kamis (29/4).
Para penelpon gelap itu, kata Mehbob, meminta agar ketiga ketua DPC kami itu mencabut laporan polisinya di Polda Metro Jaya pada 18 April lalu kepada kuasa hukum gerombolan liar Moeldoko dan Jhoni Allen.
"Tiga ketua DPC itu, mengaku telah jadi korban pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh sembilan pengacara," tuturnya.
Sembilan pengacara itu, yang menjadi kuasa hukum Partai Demokrat pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan lima orang lainnya, yang tiga di antaranya merasa dicatut, menggugat pengurus Partai Demokrat periode 2020-2025 dan 2015-2020 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Setelah menerima teror, para ketua DPC kami melaporkan ke DPP Partai Demokrat. Berdasarkan laporan itu, DPP Partai Demokrat melayangkan surat kepada Kapolri," tegasnya.
"Kami tembuskan pula ke Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Sulawesi Tenggara, beserta Kapolres-kapolres setempat. Suratnya tertanggal 20 April 2021, dan kita serahkan pada tanggal 21 April 2021," demikian Mehbob.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengecam keras perilaku teror yang menimpa kader Demokrat.
"Lagi-lagi, menggunakan intimidasi, ancaman, dan teror kepada para pengurus dan kader kami. Bukan hanya demokrasi yang terancam, melainkan hukum pun seakan diinjak-injak oleh mereka," tegas Herzaky menambahkan.
