Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net
Pemeriksaan menyeluruh terhadap petugas bandara Soekarno-Hatta yang diduga menerima suap dari para warga negara India yang eksodus ke Indonesia harus dilakukan. Sebab, jika kasus ini tidak terungkap, maka akan lebih banyak WN asing masuk dan berbahaya bagi masyarakat.
"Pastikan seluruh petugas di bandara yang memiliki wewenang terkait diperiksa. Saya menduga ada mafia karantina kesehatan yang melibatkan orang dalam,†tegas anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher kepada wartawan, Kamis (29/4).
Meski, pada kasus ini polisi sudah menetapkan beberapa tersangka yang salah satunya adalah pensiunan Disparekraf DKI Jakarta. Namun, Netty mengharapkan agar pemerintah dapat memberantas pelaku-pelaku yang diduga menerima suap untuk memasukkan WN India ke Indonesia.
"Kasus ini harus dibongkar dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita tidak ingin kasus ini berhenti hanya di tersangka saja, tapi harus sampai mengungkap seluruh jaringan mafia karantina kesehatan. Jangan sampai terulang lagi," ujarnya.
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, keselamatan dalam negeri harus diutamakan karena di beberapa negara, termasuk India, saat ini sedang terjadi lonjakan kasus yang mengerikan. Sehingga, pengamanan ketat diperlukan di pintu-pintu masuk Indonesia agar penyebaran pandemi Covid-19 bisa diatasi dengan cepat.
“Bagaimana mungkin mereka bisa bebas masuk begitu saja ke Indonesia, sementara kita sedang berjuang melawan pandemi Covod-19 dengan keterbatasan jumlah vaksin, ruang isolasi, faskes, nakes dan lain-lainnya. Pemerintah harus waspada memperketat akses masuk dan skrining ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya akurat. Jangan sampai kita kecolongan lagi dan menimbulkan masalah kedepannya,†katanya.
Selain itu, Ketua DPP PKS Bidang Kesos ini meminta agar pemerintah memperhatikan nasib WNI di negara dengan kasus Covid-19 tinggi dengan memberikan perlindungan yang maksimal bekerjasama dengan instansi terkait.
"Proses skrining di pintu-pintu masuk harus diperketat untuk mereka, terutama mereka yang punya riwayat berkunjung kurang dari 14 hari ke negara yang kasusnya tinggi,†tutupnya.
