Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Netty Aher Duga Ada Mafia Karantina Bandara Yang Libatkan Orang Dalam

KAMIS, 29 APRIL 2021 | 12:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemeriksaan menyeluruh terhadap petugas bandara Soekarno-Hatta yang diduga menerima suap dari para warga negara India yang eksodus ke Indonesia harus dilakukan. Sebab, jika kasus ini tidak terungkap, maka akan lebih banyak WN asing masuk dan berbahaya bagi masyarakat.

"Pastikan seluruh petugas di bandara yang memiliki wewenang terkait diperiksa. Saya menduga ada mafia karantina kesehatan yang melibatkan orang dalam,” tegas anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher kepada wartawan, Kamis (29/4).

Meski, pada kasus ini polisi sudah menetapkan  beberapa tersangka yang salah satunya adalah pensiunan Disparekraf DKI Jakarta. Namun, Netty mengharapkan agar pemerintah dapat memberantas pelaku-pelaku yang diduga menerima suap untuk memasukkan WN India ke Indonesia.


"Kasus ini harus dibongkar dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita tidak ingin kasus ini berhenti hanya di tersangka saja, tapi harus sampai mengungkap seluruh jaringan mafia karantina kesehatan. Jangan sampai terulang lagi," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, keselamatan dalam negeri harus diutamakan karena di beberapa negara, termasuk India, saat ini sedang terjadi lonjakan kasus yang mengerikan. Sehingga, pengamanan ketat diperlukan di pintu-pintu masuk Indonesia agar penyebaran pandemi Covid-19 bisa diatasi dengan cepat.

“Bagaimana mungkin mereka bisa  bebas masuk begitu saja ke Indonesia, sementara kita  sedang berjuang melawan pandemi Covod-19 dengan keterbatasan jumlah  vaksin, ruang isolasi, faskes, nakes dan lain-lainnya. Pemerintah harus waspada memperketat akses masuk dan skrining ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya akurat. Jangan sampai kita kecolongan lagi dan menimbulkan masalah kedepannya,” katanya.

Selain itu, Ketua DPP PKS Bidang Kesos ini meminta agar pemerintah memperhatikan nasib WNI di negara dengan kasus Covid-19 tinggi dengan memberikan perlindungan yang maksimal bekerjasama dengan instansi terkait.

"Proses skrining di pintu-pintu masuk harus diperketat untuk mereka, terutama mereka yang punya riwayat berkunjung kurang dari 14 hari ke negara yang kasusnya tinggi,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pramono Pertahankan UMP Rp5,7 Juta Meski Ada Demo Buruh

Rabu, 31 Desember 2025 | 02:05

Bea Cukai Kawal Ketat Target Penerimaan APBN Rp301,6 Triliun

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:27

Penemuan Cadangan Migas Baru di Blok Mahakam Bisa Kurangi Impor

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:15

Masyarakat Diajak Berdonasi saat Perayaan Tahun Baru

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:02

Kapolri: Jangan Baperan Sikapi No Viral No Justice

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:28

Pramono Tebus 6.050 Ijazah Tertunggak di Sekolah

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:17

Bareskrim Klaim Penyelesaian Kasus Kejahatan Capai 76 Persen

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:05

Bea Cukai Pecat 27 Pegawai Buntut Skandal Fraud

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:22

Disiapkan Life Jacket di Pelabuhan Penumpang pada Masa Nataru

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:19

Jakarta Sudah On The Track Menuju Kota Global

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya