Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Netty Aher Duga Ada Mafia Karantina Bandara Yang Libatkan Orang Dalam

KAMIS, 29 APRIL 2021 | 12:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemeriksaan menyeluruh terhadap petugas bandara Soekarno-Hatta yang diduga menerima suap dari para warga negara India yang eksodus ke Indonesia harus dilakukan. Sebab, jika kasus ini tidak terungkap, maka akan lebih banyak WN asing masuk dan berbahaya bagi masyarakat.

"Pastikan seluruh petugas di bandara yang memiliki wewenang terkait diperiksa. Saya menduga ada mafia karantina kesehatan yang melibatkan orang dalam,” tegas anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher kepada wartawan, Kamis (29/4).

Meski, pada kasus ini polisi sudah menetapkan  beberapa tersangka yang salah satunya adalah pensiunan Disparekraf DKI Jakarta. Namun, Netty mengharapkan agar pemerintah dapat memberantas pelaku-pelaku yang diduga menerima suap untuk memasukkan WN India ke Indonesia.


"Kasus ini harus dibongkar dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita tidak ingin kasus ini berhenti hanya di tersangka saja, tapi harus sampai mengungkap seluruh jaringan mafia karantina kesehatan. Jangan sampai terulang lagi," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, keselamatan dalam negeri harus diutamakan karena di beberapa negara, termasuk India, saat ini sedang terjadi lonjakan kasus yang mengerikan. Sehingga, pengamanan ketat diperlukan di pintu-pintu masuk Indonesia agar penyebaran pandemi Covid-19 bisa diatasi dengan cepat.

“Bagaimana mungkin mereka bisa  bebas masuk begitu saja ke Indonesia, sementara kita  sedang berjuang melawan pandemi Covod-19 dengan keterbatasan jumlah  vaksin, ruang isolasi, faskes, nakes dan lain-lainnya. Pemerintah harus waspada memperketat akses masuk dan skrining ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya akurat. Jangan sampai kita kecolongan lagi dan menimbulkan masalah kedepannya,” katanya.

Selain itu, Ketua DPP PKS Bidang Kesos ini meminta agar pemerintah memperhatikan nasib WNI di negara dengan kasus Covid-19 tinggi dengan memberikan perlindungan yang maksimal bekerjasama dengan instansi terkait.

"Proses skrining di pintu-pintu masuk harus diperketat untuk mereka, terutama mereka yang punya riwayat berkunjung kurang dari 14 hari ke negara yang kasusnya tinggi,” tutupnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Corak Kita di Mata Marx

Kamis, 29 Januari 2026 | 06:01

Hoaks Tersangka Putriana Dakka Dilaporkan ke Divisi Propam Mabes

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:55

Pelukan Perkara Es Jadul

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:29

Eggi Sudjana: Roy Suryo Belagu, Sok Merasa Hebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:12

Sekda Jateng Turun Tangan Cari Pendaki Hilang di Bukit Mongkrang

Kamis, 29 Januari 2026 | 05:00

Polisi Pastikan Seluruh Karyawan Pabrik Swallow Medan Selamat

Kamis, 29 Januari 2026 | 04:31

Mengenal Luluk Hariadi, Tersangka Korupsi Pengadaan Baju Ansor Rp1,2 Miliar

Kamis, 29 Januari 2026 | 04:17

Tanggung, Eggi-Damai Lubis Harusnya Gabung Jokowi Sekalian

Kamis, 29 Januari 2026 | 04:11

Eggi Sudjana: Tak Benar Saya Terima Rp100 Miliar

Kamis, 29 Januari 2026 | 03:40

Hukum Berat Oknum Polisi-TNI yang Tuduh Penjual Es Gabus Jual Produk Berbahan Spons

Kamis, 29 Januari 2026 | 03:08

Selengkapnya