Ketua DPR RI, Puan Maharani/Net
Ketua DPR RI Minta Nadiem Dan Bahlil Langsung Tancap Gas
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Nadiem Makarim dan Bahlil Lahadalia yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo untuk segera bekerja.
Nadiem diketahui dilantik presiden sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sedangkan Bahlil sebagai Menteri Investasi.
“Pelantikan menteri hari ini mengakhiri spekulasi politik, reshuffle besar-besaran tidak terbukti. Saatnya para menteri fokus bekerja,†kata Puan lewat keterangan persnya, Rabu (28/4).
“Pelantikan menteri hari ini mengakhiri spekulasi politik,
reshuffle besar-besaran tidak terbukti. Saatnya para menteri fokus bekerja,†kata Puan lewat keterangan persnya, Rabu (28/4).
Perombakan kabinet terbatas dilakukan sebagai konsekuensi dari penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa dan Kementerian Ristek, serta pembentukan Kementerian Investasi dan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Perubahan nomenklatur tiga kementerian itu sebelumnya telah disetujui DPR RI dalam rapat paripurna penutupan masa sidang IV, Jumat lalu (9/4).
DPR RI menyetujui pembentukan Kementerian Investasi, dan penggabungan sebagian tugas serta fungsi Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Reshuffle hak prerogatif Presiden, dan hari ini Presiden hanya melantik pejabat lama sesuai perubahan nomenklatur kementerian,†katanya.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu berharap, pelantikan dua menteri nomenklatur baru itu dapat meningkatkan konsentrasi para menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Ada masalah di depan mata seperti naiknya kembali angka penularan Covid, waspada agar kasus Covid seperti di India tidak terjadi di Indonesia,†ujarnya.
Selain penanganan pandemi Covid-19, politisi PDI Perjuangan itu juga meminta para menteri berkoordinasi dan berkontribusi untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pada hari raya Idul Fitri nanti.
Pemerintah diminta tegas pada aturan yang ditetapkan untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19, dan juga harus memiliki terobosan untuk menjaga perekonomian daerah yang terdampak larangan mudik.
“Aturan larangan mudik sudah ditetapkan dan harus dijalankan, pastikan juga semua pegawai mendapat hak THR-nya, dan pikirkan juga agar ekonomi di desa-desa bisa bergerak meski ada larangan mudik,†tutupnya.
