Berita

Jenderal Besar Doktor Haji Abdul Haris Nasution/Net

Politik

Giliran Masyarakat Mandailing Desak Kemendikbud Minta Maaf Dan Tarik Buku Sejarah Dari Peredaran

RABU, 28 APRIL 2021 | 01:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat Mandailing Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Mandailing Peduli Identitas (KMMPI) mengapresiasi usaha dan ikhtiar pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam membentangkan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Kamus Sejarah.

Namun, apabila bentangan sejarah tersebut diduga hendak menghilangkan jejak tokoh bangsa yang mempunyai kontribusi besar dalam kelangsungan Republik, maka Kamus Sejarah tersebut adalah narasi sesat dan menyesatkan bagi memori masa kini dan masa depan.

Demikian masyarakat Mandailing menyikapi Kamus Sejarah jilid I dan II terbitan Kemendikbud, Selasa malam (27/4). Rilis disebarkan KMMPI lewat tiga jurubicaranya, Syahrir Nasution (deklarator KMMPI), Imsar Muda Nasution (sejarawan Mandailing), dan Ali Sati Nasution (jurnalis senior).


KMMPI menyampaikan, masyarakat Mandailing asal Sumatera Utara memiliki tokoh-tokoh penting yang juga telah berperan penting dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, dan beberapa namanya belum disebutkan secara proporsional di dalam Kamus Sejarah tersebut, seperti SM Amin Nasution, seorang tokoh Sumpah Pemuda 1928, pernah menjadi Gubernur Sumatera Utara dan Riau, dan sekarang sudah diangkat jadi Pahlawan Nasional.

Lalu, Zulkifli Lubis yang dikenal sebagai Bapak Intelijen karena dianggap sebagai peletak dasar berdirinya Badan Intelijen di Indonesia.

Dan, Jenderal Besar Doktor Haji Abdul Haris Nasution, tokoh pengaman Pancasila, penyelamat bangsa dari berbagai macam pemberontakan pada masa awal bangsa ini didirikan. Tokoh penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api ketika sekutu masuk ke Indonesia, serta tokoh penting dalam peletak dasar perang gerilya.

Jenderal Nasution merupakan KASAD yang terlama di Indonesia. Dia pendiri Divisi Siliwangi, Panglima Pulau Jawa dan salah satu pencipta perang gerilya kaliber dunia. Dia berperan untuk memberantas pemberontakan PKI di Madiun, RMS, DI/TII di berbagai daerah, PRRI/Permesta dan G30S.

Sebagai Ketua MPRS, Jenderal Nasution pernah melantik Presiden Soeharto dan mempunyai peran dalam melarang ideologi Komunis di Indonesia.

"Itulah sebabnya kenapa rumah pribadinya dijadikan museum," ujar jurubicara KMMPI dalam rilis mereka.

Menurut KMMPI, jika kriteria pemilihan tokoh sejarah dalam buku Kamus Sejarah Indonesia adalah mereka yang berperan historis dalam pembentukan negara (jilid 1) dan pembangunan negara (jilid 2), sesungguhnya masih banyak tokoh asal Mandailing yang layak dimasukkan ke dalam buku tersebut. KMMPI siap serahkan datanya ke Kemendikbud.

Dengan demikian, KMMPI menyayangkan tidak dimasukkannya nama-nama tokoh asal Mandailing ke dalam kamus sejarah yang diterbitkan Kemendikbud.

"Dan karena itu, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan agar Kemendikbud untuk meminta maaf, menarik segera buku tersebut dari peredaran, serta merevisi buku tersebut sesuai porsi yang seadil-adilnya bagi para pejuang dan tokoh bangsa," demikian penutup rilis tersebut.

Awal mulai terbit, kalangan Nahdliyin sudah memprotes keras Kamus Sejarah Indonesia terbitkan Kemendikbud. Buku kamus itu dinilai menyeleneh karena menghilangkan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy'ari. Mereka tersinggung dan meminta Kemendikbud merevisinya.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid sebelumnya mengatakan, buku Kamus Sejarah Indonesia sudah dan akan ditarik. Pihaknya siap mereview dan menyempurnakan buku itu kembali.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya