Berita

Jenderal Besar Doktor Haji Abdul Haris Nasution/Net

Politik

Giliran Masyarakat Mandailing Desak Kemendikbud Minta Maaf Dan Tarik Buku Sejarah Dari Peredaran

RABU, 28 APRIL 2021 | 01:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat Mandailing Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Mandailing Peduli Identitas (KMMPI) mengapresiasi usaha dan ikhtiar pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam membentangkan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Kamus Sejarah.

Namun, apabila bentangan sejarah tersebut diduga hendak menghilangkan jejak tokoh bangsa yang mempunyai kontribusi besar dalam kelangsungan Republik, maka Kamus Sejarah tersebut adalah narasi sesat dan menyesatkan bagi memori masa kini dan masa depan.

Demikian masyarakat Mandailing menyikapi Kamus Sejarah jilid I dan II terbitan Kemendikbud, Selasa malam (27/4). Rilis disebarkan KMMPI lewat tiga jurubicaranya, Syahrir Nasution (deklarator KMMPI), Imsar Muda Nasution (sejarawan Mandailing), dan Ali Sati Nasution (jurnalis senior).


KMMPI menyampaikan, masyarakat Mandailing asal Sumatera Utara memiliki tokoh-tokoh penting yang juga telah berperan penting dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, dan beberapa namanya belum disebutkan secara proporsional di dalam Kamus Sejarah tersebut, seperti SM Amin Nasution, seorang tokoh Sumpah Pemuda 1928, pernah menjadi Gubernur Sumatera Utara dan Riau, dan sekarang sudah diangkat jadi Pahlawan Nasional.

Lalu, Zulkifli Lubis yang dikenal sebagai Bapak Intelijen karena dianggap sebagai peletak dasar berdirinya Badan Intelijen di Indonesia.

Dan, Jenderal Besar Doktor Haji Abdul Haris Nasution, tokoh pengaman Pancasila, penyelamat bangsa dari berbagai macam pemberontakan pada masa awal bangsa ini didirikan. Tokoh penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api ketika sekutu masuk ke Indonesia, serta tokoh penting dalam peletak dasar perang gerilya.

Jenderal Nasution merupakan KASAD yang terlama di Indonesia. Dia pendiri Divisi Siliwangi, Panglima Pulau Jawa dan salah satu pencipta perang gerilya kaliber dunia. Dia berperan untuk memberantas pemberontakan PKI di Madiun, RMS, DI/TII di berbagai daerah, PRRI/Permesta dan G30S.

Sebagai Ketua MPRS, Jenderal Nasution pernah melantik Presiden Soeharto dan mempunyai peran dalam melarang ideologi Komunis di Indonesia.

"Itulah sebabnya kenapa rumah pribadinya dijadikan museum," ujar jurubicara KMMPI dalam rilis mereka.

Menurut KMMPI, jika kriteria pemilihan tokoh sejarah dalam buku Kamus Sejarah Indonesia adalah mereka yang berperan historis dalam pembentukan negara (jilid 1) dan pembangunan negara (jilid 2), sesungguhnya masih banyak tokoh asal Mandailing yang layak dimasukkan ke dalam buku tersebut. KMMPI siap serahkan datanya ke Kemendikbud.

Dengan demikian, KMMPI menyayangkan tidak dimasukkannya nama-nama tokoh asal Mandailing ke dalam kamus sejarah yang diterbitkan Kemendikbud.

"Dan karena itu, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan agar Kemendikbud untuk meminta maaf, menarik segera buku tersebut dari peredaran, serta merevisi buku tersebut sesuai porsi yang seadil-adilnya bagi para pejuang dan tokoh bangsa," demikian penutup rilis tersebut.

Awal mulai terbit, kalangan Nahdliyin sudah memprotes keras Kamus Sejarah Indonesia terbitkan Kemendikbud. Buku kamus itu dinilai menyeleneh karena menghilangkan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy'ari. Mereka tersinggung dan meminta Kemendikbud merevisinya.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid sebelumnya mengatakan, buku Kamus Sejarah Indonesia sudah dan akan ditarik. Pihaknya siap mereview dan menyempurnakan buku itu kembali.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya