Berita

Uji coba sekolah tatap muka yang diterapkan salah satu sekolah di Solo/Net

Politik

Rawan Maladministrasi, Ombudsman RI Pantau Ketat Sekolah Tatap Muka Hingga Akhir Juli

SELASA, 27 APRIL 2021 | 18:51 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ombudsman RI meminta masyarakat aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan dugaan maladministrasi pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais mengatakan, hal yang menjadi perhatian adalah implementasi Surat Keputusan dan Surat Edaran Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

“Ombudsman menekankan pada pengawasan pemenuhan daftar periksa kesiapan sekolah sebagaimana tertuang dalam SKB 4 Menteri tersebut,” kata Indraza dalam konferensi persnya, Selasa (27/4).

Daftar periksa kesiapan sekolah di antaranya identifikasi kesiapan sarana sanitasi di sekolah, seperti toilet yang bersih dan layak, sarana cuci tangan beserta sabun dengan air mengalir, hand sanitizer di beberapa titik serta ketersediaan disinfektan.

Ombudsman juga menyoroti kejelasan prosedur pembelajaran tatap muka seperti pemenuhan sarana prasarana sekolah, jumlah jam belajar, metode shift, dan pelaksanaan belajar mengajar di dalam kelas.

“Pengawasan Ombudsman terhadap layanan dimaksud akan dilakukan terhitung sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 31 Juli 2021 dan dapat diperpanjang bilamana dianggap perlu,” imbuhnya

Adapun bentuk pengawasan Ombudsman dilaksanakan melalui pemantauan langsung di 34 kantor perwakilan Ombudsman di Indonesia dengan menggunakan metode random sampling. Pemantauan dilakukan pada beberapa sekolah di setiap satuan pendidikan pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.

Ombudsman juga melakukan optimalisasi berbagai kanal pengaduan di setiap Kantor Perwakilan, Melakukan Respons Cepat Ombudsman (RCO) atau Inisiatif Ombudsman (IN) jika dianggap telah memenuhi ketentuan, maupun membentuk posko pengaduan pelayanan pendidikan di kantor perwakilan jika diperlukan.

Ombudsman RI juga meminta masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan PPDB.

“Ombudsman RI membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat selaku pengguna layanan untuk menyampaikan aduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tutupnya.

Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Diduga Tak Laporkan Rumah Mewah dan Kendaraan ke LHPKN, Radiapoh Sinaga Dilaporkan ke KPK

Jumat, 05 Juli 2024 | 22:35

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

Komite IV DPD Ingin Peran Daerah Difasilitasi dalam RUU RPJPN 2025-2045

Selasa, 02 Juli 2024 | 10:44

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

UPDATE

DPR Minta Bahlil Yakinkan Investor Asing untuk Dongkrak Ekonomi

Sabtu, 13 Juli 2024 | 03:33

Marinir Assault Support Bersama US Marines

Sabtu, 13 Juli 2024 | 03:19

Bagikan Saham BUMN ke Rakyat

Sabtu, 13 Juli 2024 | 02:59

Kewenangan Penyadapan dalam RUU Polri Makin Mengancam Demokrasi

Sabtu, 13 Juli 2024 | 02:41

Sindikat Judol Kamboja

Sabtu, 13 Juli 2024 | 02:19

Kapal PC 60 M Buatan Anak Bangsa Siap Jaga Perairan Indonesia

Sabtu, 13 Juli 2024 | 01:56

Pembahasan RUU TNI dan Polri Harus Disetop Sementara, Ini Alasannya

Sabtu, 13 Juli 2024 | 01:31

Pegawai KPK Dilarang Judol Hingga Pinjam Uang di Pinjol Ilegal

Sabtu, 13 Juli 2024 | 01:05

Himapsi UP 45 Racik Resep Kesehatan Mental di Era Digital

Sabtu, 13 Juli 2024 | 00:51

Kaesang Rayu Golkar Usung RK di Pilgub Jakarta

Sabtu, 13 Juli 2024 | 00:33

Selengkapnya