Berita

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net

Politik

Usulan AHY Terkait Kesejahteraan Keluarga Kru Nanggala Diapresiasi

SELASA, 27 APRIL 2021 | 16:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Usulan Partai Demokrat agar pemerintah memberikan perhatian penuh kepada para keluarga awak KRI Nanggala-402 yang gugur di medan tugas mendapat apresiasi para pengamat dari Aceh, Jakarta hingga Surabaya.

Mereka menegaskan, meskipun pemerintah sudah punya prosedur tetap bagi keluarga prajurit yang ditinggalkan, tapi ini kejadian luar biasa yang tidak boleh disikapi dengan biasa saja.

Dosen FISIP Unsyiah Banda Aceh, Aryos Nivada menanggapi gugurnya Letkol (P) Irfan Suri asal Samalanga, Bireun, Aceh.


"Ini merupakan wujud kesetiaan dan pengorbanan masyarakat Aceh demi keutuhan NKRI," tegas Aryos, yang juga peneliti senior Jaringan Survei Inisiatif, Aceh, Selasa (27/4).

Aryos mengapresiasi pemerintah yang sudah mewujudkan satu dari tiga usulan Demokrat sebagai bentuk perhatian penuh pemerintah kepada para keluarga awak kapal selam yang tenggelam itu.

Tiga usulan tersebut adalah, keluarga tetap menerima gaji utuh, beasiswa bagi anak-anak mereka, serta fasilitas perumahan. Usulan itu sebagaimana dinyatakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Minggu (25/4).

Dari tiga usulan tersebut, pemerintah melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah setuju untuk memberi beasiswa penuh bagi anak-anak para awak KRI Nanggala-402.

Harapan yang sama dinyatakan pengamat yang juga mengelola lembaga survei Surabaya Survey Center (SSC), Mochtar W. Oetomo dari Surabaya.

"47 dari 53 awak yang gugur berasal Jawa Timur. Arek-arek ini patriot bangsa yang sejati. Kejadian yang luar biasa. Sudah sepatutnya negara memperlakukan mereka dengan luar biasa. Jangan cukup mengikuti protap yang berlaku saja," kata Mochtar.

"Jadi prajurit itu kontrak mati. Setiap prajurit tahu itu. Keluarganya pasti juga tahu. Tapi ketika akhirnya mereka gugur dalam tugas, peran mereka dalam keluarga masing-masing tetap tidak tergantikan. Karena itu setidak-tidaknya negara bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Tiga hal yang diusulkan Demokrat, sudah pas," tegas Mochtar.

Di Jakarta, pengamat politik Adi Prayitno mengingatkan pemerintah agar tidak memandang usulan Demokrat dengan kacamata politik semata.

"Lihatlah dari sisi kemanusiaan. Indonesia sedang berkabung nasional, kehilangan patriot terbaik. Peran para awak yang gugur sebagai ayah, suami maupun anak dari keluarga yang mereka tinggalkan, tidak akan pernah tergantikan selamanya," pinta Adi.

Adi, yang juga dosen UIN Jakarta itu menganggap, tiga usulan yang disampaikan AHY relevan dengan kondisi yang dihadapi para keluarga prajurit.

"Mas AHY berdinas militer selama 16 tahun sebagai komandan. Dia mestinya tahu betapa berharganya setiap nyawa prajurit, dan dibalik setiap nyawa prajurit itu, ada keluarga yang menggantungkan hidupnya. Bayangkan saat kepala keluarga mereka gugur dalam tugas. Ini soal kemanusiaan," tandas Adi.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya