Berita

Para perwakilan lembaga Adat di Nabire memberikan pernyataan sikap terhadap keberadaan KKB yang kian meresahkan masyarakat/Ist

Nusantara

Lembaga Adat Papua Minta Pemerintah RI Tetapkan KKB Sebagai Kelompok Teroris

SELASA, 27 APRIL 2021 | 13:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua belakangan cenderung makin brutal. Karena itu, sudah sepatutnya status KKB dinaikkan menjadi kelompok atau organisasi teroris.

Hal ini ditegaskan bersama oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) beserta Dewan Adat Papua (DAP) dan Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Nabire, Senin (26/4).

“Kami LMA dan seluruh unsur adat Nabire meminta Pemerintah Pusat, DPR, BNPT dan pihak terkait lainnya untuk menaikkan status Kelompok Kriminal ini menjadi organisasi teroris sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ketua DAP Nabire, Herman Sayori, dalam pernyataan sikapnya terkait aksi kebrutalan KKB yang dikutip Redaksi, Selasa (27/4).


Menurut pihak Adat, kekejaman KKB sudah bisa dikategorikan sebagai aksi teroris sehingga harus mendapat penindakan layaknya teroris, bukan lagi kriminal.

Terbaru, aksi kebrutalan KKB mengakibatkan Kabinda Papua Mayjen TNI I Gede Putu Danny Nugraha Karya gugur setelah ditembak kelompok tersebut, Minggu (25/4).

Herman Sayori juga mengutuk aksi KKB yang telah menyebabkan banyak korban jiwa dan membuat kehidupan masyarakat Papua tidak tenang.

“Kami mengutuk aksi kekerasan dan pembunuhan serta pembakaran gedung sekolah dan rumah Kepala Suku oleh KKB di Beoga Kabupaten Puncak. Aksi kekerasan KKB ini sudah melanggar hukum adat dan agama,” ucap Ketua LMA wilayah II Nabire, Socrates Sayori.

Lembaga Adat juga mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI-Polri terhadap kelompok KKB yang sudah sangat meresahkan masyarakat.

“Kami sebagai perwakilan Adat di Kabupaten Nabire mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita yang mendalam kepada para korban, baik kepada dua orang guru, seorang siswa, dan Kabinda Papua, semoga para korban diterima di sisi Tuhan,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Pemuda Adat Papua, Jan Arebo, yang menilai aksi-aksi yang dilakukan KKB tersebut sudah biadab dan di luar batas. Sehingga keberadaan KKB di Papua sudah tidak bisa ditolerir lagi oleh Negara.

Menurutnya, negara sudah tidak ada alasan lagi dan harus segera memutuskan KKB sebagai organisasi teroris.

“Segera tetapkan mereka sebagai teroris agar TNI-Polri bisa cepat membasmi habis mereka,” pungkas Jan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya