Berita

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf/Net

Politik

Penggalangan Dana UAS Tidak Cukup, Parpol Oposisi: Lebih Penting Mana, Bangun Ibukota Baru Atau Perkuat Armada Laut?

SELASA, 27 APRIL 2021 | 01:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dukungan dan ajakan penceramah kondang Ustadz Abdul Somad (UAS) terhadap penggalangan dana untuk membeli kapal selam sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi pertahanan negara. Hal itu pun bagian dari nilai konstitusionalitas sebagai warga negara yang diatur di dalam Pasal 30 UUD 1945.

Dalam Pasal 30 UUD 1945 diatur terkait dengan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Ayat (2): "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung".


Anggota Komisi I DPR RI, Al Muzammil Yusuf mengatakan, peremajaan alutista adalah kunci pertahanan negara, namun anggaran untuk pengadaannya juga tidak sedikit.

"Gerakan 'patungan beli kapal selam' ini belum tentu cukup, karena harga kapal selam yang ada saat ini sangatlah mahal," ujar Muzammil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/4).

"Akan tetapi paling tidak gerakan ini dimaknai sebagai bagian dari koreksi publik kepada pemerintah," terang Ketua Polhukam DPP PKS itu.

Menurut Muzammil, ke depan, pemerintah bersama DPR yang bertugas menetapkan APBN harus dapat merumuskan hal yang paling urgen terlebih dahulu.

"Misalnya saja, timbul suatu pertanyaan, mana yang lebih penting dan menjadi prioritas, membangun ibukota baru atau memperkuat armada laut dan industri kelautan Indonesia," terang dia.

Muzammil menjelaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang dikelilingi lautan luas dengan garis pantai yang panjang, seyogyanya harus memiliki armada laut yang kuat dan disegani.

Diperkirakan 44 persen dari lalu lintas laut global dan 95 persen dari kapal di wilayah Asia Pasifik melintasi perairan Indonesia. Belum lagi dengan kekayaan alam laut yang melimpah ruah, termasuk hasil bumi seperti minyak dan gas, perikanan dan kekayaan laut lainnya yang selalu menjadi incaran negara lain.

"Akhirnya marilah kita kirimkan doa terbaik kita untuk prajurit TNI AL yang gugur di KRI Nanggala-402. Dan perlu diselidiki betul sebab musabab tenggelamnya KRI Nanggala-402, agar tidak terjadi lagi di kemudian hari," ucap Muzammil.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya