Eksekutif dan Legislatif Aceh belum mampu berkolaborasi untuk meyakinkan pemerintah pusat terkait pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).
Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nanggroe Aceh (PNA), Miswar Fuady, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu (24/4).
"Gubernur Aceh dan DPR Aceh sama-sama tidak memiliki kemampuan memposisikan kekhususan Aceh," kata Miswar.
Menurut Miswar, hal ini mengakibatkan pemerintah pusat tak memberi lampu hijau bagi Aceh untuk melaksanakan Pilkada secara mandiri dan harus mengikuti jadwal Pilkada dengan daerah lain pada 2024.
"Sehingga Pilkada Aceh dilaksanakan tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia Nomor 270/2416/OTDA tanggal 16 April 2021," beber Miswar.
Menurut Miswar, pihak yang paling bertanggunggung jawab terhadap keputusan pelaksanaan Pilkada Aceh yang akan dilaksanakan secara serentak bersama dengan daerah lain di seluruh Indonesia pada 2024 mendatang adalah Pemerintahan Aceh.
Untuk itu, Miswar berharap dan meminta peran Gubernur Aceh dan DPR Aceh agar dapat mempersiapkan Pilkada Aceh serentak pada 2022.
"Sehingga maksud dan tujuan untuk efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraannya terpenuhi," ujarnya.
Sementara itu, pengamat politik, Nasrul Zaman menilai, keengganan Pemerintah Pusat memberikan izin bagi Aceh untuk menggelar Pilkada pada 2022 adalah bukti ketidakkompakan eksekutif dan legislatif membangun komunikasi dengan pusat. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri.
Dalam surat yang dikirim Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Aceh, disebutkan bahwa Pilkada di Aceh dapat dilaksanakan pada November 2024, serentak dengan daerah-daerah lain di seluruh nusantara.
"Tapi kalau dari sisi politiknya itu mencerminkan sebenarnya pemerintah Aceh terutama DPRA dan eksekutifnya enggak berpikir sejak awal terkait pelaksanaan pilkada ini," ujar Nasrul.
