Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin/Net
Dugaan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berperan dalam kongkalikong antara penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Walikota Tanjungbalai dapat mengganggu Partai Golkar.
Kasus ini diperkirakan akan terus berkembang dan nama Azis Syamsuddin dengan sendirinya akan terbawa-bawa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka terkait penanganan perkara Walikota Tanjungbalai. Yaitu, penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju, seorang advokat, Maskur Husain, dan Walikota Tanjungbalai, M. Syahrial.
Dalam kasus ini, Azis Syamsuddin diduga memiliki peran, memperkenalkan Walikota Tanjungbalai, M. Syahrial dengan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju yang dilakukan di rumah dinasnya, di kawasan Jakarta Selatan, pada Oktober 2020.
Dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin akan merugikan Partai Golkar. Saat ini, semua partai politik termasuk Partai Golkar tengah melakukan persiapan menghadapi Pileg dan Pilpres 2024.
Dimana, setiap nama Azis Syamsuddin muncul di pemberitaan, dikhawatirkan akan dikaitkan dengan Partai Golkar. Kalau ini terjadi, tentu akan terus menggerus reputasi dan citra Golkar di mata publik.
Agar suara partai tidak tergerus dan jeblok, sebaiknya DPP Partai Golkar mempertimbangkan pergantian pimpinan DPR milik Golkar yang saat ini diduduki Azis Syamsuddin.
Lalu, siapa yang menggantikan? Partai Golkar banyak stok.
Bejibun kader partai yang berpotensi dan mempuni untuk menggantikan Azis Syamsuddin.
Ada nama Kahar Muzakir, Agun Gunandjar Sudarsa, Ahmad Doli Kurnia, Idris Laena, Ace Hasan Syadzily, Adies Kadir, Emanuel Melkiades Laka Lena, Lodewijk Freidrich Paulus, Dave Laksono, Firman Soebagyo, Melchias Marcus Mekeng, hingga Robert Joppy Kardinal.
Dari kalangan perempuan, ada Nurul Arifin, Meutya Viada Hafid, dan Hetifah Sjaifudian.
Tapi, Partai Golkar sudah punya hitung-hitungan dengan dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin terkait penanganan perkara Walikota Tanjungbalai.
Golkar tentu dapat menakar dan memprediksi plus minus Azis Syamsuddin apakah akan dipertahankan atau dievaluasi sebagai Wakil Ketua DPR.
