Berita

Komite Eksekutif KAMI Gde Siriana Yusuf/Net

Politik

Kalau Ingin Dipercaya Publik, KPK Harus Berani Panggil Anggota DPR Terkait Korupsi

SABTU, 24 APRIL 2021 | 22:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Rentetan peristiwa yang terjadi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan pertanyaan publik.

Beberapa peristiwa itu antara lain penggelapan barang bukti, dibawa kaburnya bukti kasus yang ada di truk dan penyidik KPK menerima suap

Komite Eksekutif KAMI Gde Siriana Yusuf mengatakan, apa yang menimpa KPK adalah pertama kali dalam sejarah.


Gde Siriana berharap, dengan menghadapai berbagai peristiwa itu seharusnya KPK makin bersih dan dipercaya publik.

Ia mengaku heran apa yang sesungguhnya terjadi di KPK.

"Saya tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi di dalam KPK. Apakah terjadi pembusukan atau degradasi moral?" demikian kata Gde kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (24/4).

KPK, kata Gde Siriana harus berani memanggil pihak-pihak yang terkait dengan kasus rasuah. Salah satunya anggota DPR.

Catatan Gde sampai saat ini belum ada anggota dewan yang diperiksa oleh lembaga anti rasuah itu.

"Karena sampai hari ini tidak satupun anggota DPR yang berhasil diperiksa KPK. Contohnya dalam kasus korupsi Bansos. Bahkan dalam kasus korupsi Benur, istri menteri KKP yang juga anggota DPR tidak ditangkap saat OTT di Bandara," demikian kata Gde.

Dalam pandangan Gde, KPK sedang menghadapi ujian berat. Apakah konsisten menjalankan tugas negara atau malah tersandera oleh kepentingan kekuasaan.

"Di sinilah ujian untuk KPK. Membiarkan dirinya hancur tersandera oleh kepentingan kekuasaan atau konsisten membela kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya