Berita

Pengamat politik Wempy Hadir/RMOL

Politik

Tidak Boleh Dikalahkan Mafia, KPK Harus Lacak Keterlibatan Azis Syamsuddin Dalam Suap Tanjungbalai

SABTU, 24 APRIL 2021 | 17:45 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Dalam menangani kasus rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh dikalahkan oleh kekuatan politik dan mafia. Termasuk kasus dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang diduga terlibat dalam perkara suap di Pemkot Tanjungbalai.

Pengamat politik Wempy Hadir mengatakan, KPK adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan oleh negara melalui Undang Undang.

"Eksistensi KPK akan dipertanyakan kalau tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan elite politik maupun elit bisnis," demikian kata Wempy.

Menurut Wempy, dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oknum KPK terhadap Walikota Tanjungbalai, potensi rasuah yang melibatkan Azis Syamsuddin harus diusut tuntas.

"Mestinya KPK bisa melacak bagaimana peran setiap orang dalam kasus korupsi. Termasuk peran anggota DPR RI seperti Pak Azis Samsudin. KPK mempunyai instrumen yang sangat lengkap," demikian kata Wempi.

Jika memang terlibat, Wempy meminta lembaga antirasuah untuk tidak segan memproses secara hukum sesuai ketentuan Undang Undang.

Ia mengaku khawatir publik akan meragukan kinera KPK apabila tidak berani mengusut keterlibatan politisi Golkar itu.

"Jangan sampai publik ragu dengan KPK yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah," demikian analisa Wempy.

Dalam kasus ini, Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial diduga meminta bantuan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Patujju untuk menghentikan kasus di Pemerintah Kota Tanjungbalai.

M Syahrial dan penyidik KPK Stepanus itu dikenalkan oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Ketiganyapun akhirnya bertemu di rumah dinas Azis di wilayah Jakarta Selatan pada Oktober 2020 guna mengatur siasat jahat itu.

Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Diduga Tak Laporkan Rumah Mewah dan Kendaraan ke LHPKN, Radiapoh Sinaga Dilaporkan ke KPK

Jumat, 05 Juli 2024 | 22:35

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

Komite IV DPD Ingin Peran Daerah Difasilitasi dalam RUU RPJPN 2025-2045

Selasa, 02 Juli 2024 | 10:44

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

UPDATE

DPR Minta Bahlil Yakinkan Investor Asing untuk Dongkrak Ekonomi

Sabtu, 13 Juli 2024 | 03:33

Marinir Assault Support Bersama US Marines

Sabtu, 13 Juli 2024 | 03:19

Bagikan Saham BUMN ke Rakyat

Sabtu, 13 Juli 2024 | 02:59

Kewenangan Penyadapan dalam RUU Polri Makin Mengancam Demokrasi

Sabtu, 13 Juli 2024 | 02:41

Sindikat Judol Kamboja

Sabtu, 13 Juli 2024 | 02:19

Kapal PC 60 M Buatan Anak Bangsa Siap Jaga Perairan Indonesia

Sabtu, 13 Juli 2024 | 01:56

Pembahasan RUU TNI dan Polri Harus Disetop Sementara, Ini Alasannya

Sabtu, 13 Juli 2024 | 01:31

Pegawai KPK Dilarang Judol Hingga Pinjam Uang di Pinjol Ilegal

Sabtu, 13 Juli 2024 | 01:05

Himapsi UP 45 Racik Resep Kesehatan Mental di Era Digital

Sabtu, 13 Juli 2024 | 00:51

Kaesang Rayu Golkar Usung RK di Pilgub Jakarta

Sabtu, 13 Juli 2024 | 00:33

Selengkapnya