Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati/Net
DPRD Jawa Barat meminta seluruh stakeholder yang berhubungan dengan petambak dan nelayan khususnya lobster lebih memperhatikan kesejahteraannya.
Pasalnya, praktik penyelundupan benur lobster masih kerap terjadi terutama di Jabar.
Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati menjelaskan, pihaknya akan segera menyelenggarakan rapat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Jabar agar benar-benar memerhatikan masih terdapat aksi penyelundupan benur lobster.
Dia ingin segera mewujudkan sentra-sentra penangkaran benur lobster di wilayah selatan Jabar.
"Rapat tersebut akan diadakan dalam waktu dekat sebelum Lebaran," ujar Rahmat dikutip
Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (23/4).
Rahmat menilai perlu adanya pengkajian berdasarkan standarisasi kesejahteraan petambak benur lobster atau masyarakat dalam pengertian umum.
Di samping itu, ia menyebut masih terdapat pengusaha lokal yang tidak sabar dan selalu mencari kesempatan meskipun melanggar aturan.
"Pemerintah dalam hal ini Dislutkan Jabar maupun kabupaten/kota di Sukabumi termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus memerhatikan kesejahteraan para petambak khususnya lobster," kata politisi PKB itu.
KKP sebenarnya telah mempunyai beberapa penangkaran lobster di Sukabumi tetapi justru hanya berfungsi untuk menampung benur lobster.
Walaupun, kata Rahmat, hal itu merupakan langkah baik yang diambil KKP karena sebelum benur lobster menjadi besar tidak boleh keluar apalagi dijual maupun ekspor.
"Tetapi pada kenyataannya bocor juga kemarin ekspor benur lobster besar-besaran itu. Jadi soal perilaku, disiplin, dan ketaatan terhadap hukum," imbuhnya.
Kendati begitu, ia berharap adanya edukasi terhadap masyarakat terutama pada pengusaha yang harus disiplin dan tidak mudah tergoda oleh keuntungan sesaat dari orang-orang yang ingin melakukan bisnis ilegal.
Ia ingin asosiasi pedagang seperti, Kamar Dagang Industri (Kadin), Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan lainnya turut serta mengedukasi pengusaha maupun masyarakat.
"Jadi jangan juga terus menyalahkan pemerintah dalam hal ini dinas tetapi kelompok pedagang atau pengusaha juga harus mendisiplinkan diri. Sehingga, semua komponen bangsa kita dapat menaati hukum yang berlaku," tutupnya.
