Berita

Rapat konsolidasi Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Kabupaten Indramayu yang berlangsung Kamis (22/4) berakhir kisruh/Net

Nusantara

Rapat Golkar Indramayu Ricuh, Dipicu Kehadiran Peserta Sudah Loncat Partai

SABTU, 24 APRIL 2021 | 00:23 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rapat konsolidasi Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Kabupaten Indramayu yang berlangsung Kamis (22/4) berakhir kisruh.

Rapat itu terpaksa dibubarkan karena diduga pengurus DPD Golkar masih mengundang pengurus yang telah pindah partai.

Pengurus Kecamatan DPD Partai Golkar Indramayu, Suhendri mengatakan, kekisruhan bermula dari sikap Plt Ketua DPD Partai Golkar Indramayu, Kusnadi yang menandatangani sepihak undangan tanpa diserta Plt Sekretaris DPD Partai Golkar Indramayu.


Kekisruhan berlanjut saat para ketua pengurus kecamatan dan DPD Partai Golkar Indramayu mempertanyakan undangan kepada para pengurus Partai Golkar yang telah berpindah partai dan bahkan sudah menjadi pengurus partai lain.

“Sekarang Golkar telah menerima Plt Ketua yang baru, Bapak Kusnadi dan Ahmad sebagai Sekretaris Plt. Tetapi dalam poin konsideran di diktub kelima, Plt sekarang itu ketika memecat atau mengganti ketua PK (pengurus kecamatan) harus ada persetujuan dari ketua DPD Golkar Jabar,” kata Suhendri kepada wartawan, Jumat (23/4).

Ia menguraikan, saat ini ada 11 pengurus kecamatan yang telah diberi SK oleh Plt terdahulu. Merujuk hukum yang tidak berlaku surut, kata dia, kebijakan Plt terdahulu tidak bisa digugurkan oleh Plt sekarang.

"Kemudian dalam undangan adalah PK yang sudah ber-KTA Partai Nasdem. Kami bukan tidak mau ishlah, tetapi yang diundang adalah pengurus yang bukan keluarga besar Partai Golkar,” tandasnya.

Kekisruhan dalam kepengurusan DPD Partai Golkar Indramayu memang sudah terjadi sejak sebelum Pilkada Kabupaten Indramayu yang terpecah dua kubu. Kepengurusan Partai Golkar Indramayu pun hingga kini masih dalam pengawasan serta diambil oleh DPD Golkar Jawa Barat.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya