Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendorong pemerintah untuk bertindak lebih responsif dan cepat dalam menangani krisis di Myanmar.
KAMI menuturkan, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menghindari semakin memanasnya kawasan ASEAN di tengah krisis ekonomi dan pandemi Covid-19.
"Indonesia harus berinisiatif berada di garda depan dalam melakukan upaya perdamaian dan penyelesaian damai atas kemelut politik di Myanmar dan menunjukkan solidaritas atas nilai-nilai demokrasi di kawasan ASEAN," ujar KAMI dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Jumat (23/4).
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, lanjut mereka, sepatutnya mewakili kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengisyaratkan agar penggunaan kekerasan di Myanmar dihentikan.
Untuk itu, lewat cara-cara diplomatik, Indonesia perlu memberikan pemahaman kepada Myanmar untuk bersama-sama menciptakan iklim demokrasi dan perdamaian di kawasan ASEAN.
Lewat keterangan tertulis tersebut, KAMI juga menyatakan dukungan atas pembentukan pemerintahan sementara yang digagas oleh parlemen Myanmar.
"Mendukung kelompok-kelompok di Myanmar, baik sipil maupun militer, untuk menghentikan kekerasan, melakukan dialog guna menegakkan kembali prinsip-prinsip demokrasi," lanjutnya.
KAMI juga menyayangkan sikap beberapa menlu ASEAN dalam pertemuan dengan Menlu China Wang Yi di Fujian pada awal April 2021 yang menyatakan bahwa ASEAN tidak akan melakukan intervensi untuk situasi di Myanmar.
"Negara-negara ASEAN tidak hanya memiliki hak, melainkan tanggung jawab, untuk bertindak tegas dan mengambil tindakan konkret untuk memastikan bahwa kekerasan di Myanmar berakhir dan semua pihak yang bertikai menghormati keinginan rakyat, sehingga memungkinkan proses demokrasi berlangsung di Myanmar," jelas KAMI.
Pada 1 Februari, junta militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil dan merebut kekuasaan.
Data dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebutkan, kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar hingga saat ini sudah menelan lebih dari 730 korban jiwa, dengan lebih dari 3.000 lainnya ditahan.
