Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Dunia

KAMI Dorong Indonesia Jadi Garda Depan Penyelesaian Krisis Myanmar

JUMAT, 23 APRIL 2021 | 18:04 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendorong pemerintah untuk bertindak lebih responsif dan cepat dalam menangani krisis di Myanmar.

KAMI menuturkan, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menghindari semakin memanasnya kawasan ASEAN di tengah krisis ekonomi dan pandemi Covid-19.

"Indonesia harus berinisiatif berada di garda depan dalam melakukan upaya perdamaian dan penyelesaian damai atas kemelut politik di Myanmar dan menunjukkan solidaritas atas nilai-nilai demokrasi di kawasan ASEAN," ujar KAMI dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Jumat (23/4).


Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, lanjut mereka, sepatutnya mewakili kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengisyaratkan agar penggunaan kekerasan di Myanmar dihentikan.

Untuk itu, lewat cara-cara diplomatik, Indonesia perlu memberikan pemahaman kepada Myanmar untuk bersama-sama menciptakan iklim demokrasi dan perdamaian di kawasan ASEAN.

Lewat keterangan tertulis tersebut, KAMI juga menyatakan dukungan atas pembentukan pemerintahan sementara yang digagas oleh parlemen Myanmar.

"Mendukung kelompok-kelompok di Myanmar, baik sipil maupun militer, untuk menghentikan kekerasan, melakukan dialog guna menegakkan kembali prinsip-prinsip demokrasi," lanjutnya.

KAMI juga menyayangkan sikap beberapa menlu ASEAN dalam pertemuan dengan Menlu China Wang Yi di Fujian pada awal April 2021 yang menyatakan bahwa ASEAN tidak akan melakukan intervensi untuk situasi di Myanmar.

"Negara-negara ASEAN tidak hanya memiliki hak, melainkan tanggung jawab, untuk bertindak tegas  dan mengambil tindakan konkret untuk memastikan bahwa kekerasan di Myanmar berakhir dan semua pihak yang bertikai menghormati keinginan rakyat, sehingga memungkinkan proses demokrasi berlangsung di Myanmar," jelas KAMI.

Pada 1 Februari, junta militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil dan merebut kekuasaan.

Data dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebutkan, kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar hingga saat ini sudah menelan lebih dari 730 korban jiwa, dengan lebih dari 3.000 lainnya ditahan.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Suahasil Puji Bea Cukai Setelah Purbaya Tersingkir, Ada Apa Nih?

Minggu, 20 September 2026 | 19:41

Tim Qonun Asasi Sebut Wacana Muktamar Ulang NU Tak Punya Dasar

Minggu, 20 September 2026 | 19:29

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Rusia Gelar Pemilu Parlemen di Wilayah Ukraina yang Diduduki

Minggu, 20 September 2026 | 18:48

Negosiasi dengan Houthi, Solusi Arab Saudi

Minggu, 20 September 2026 | 18:43

Datangi Pospera, Ratusan Warga Minta Turunkan Desil

Minggu, 20 September 2026 | 18:18

Honor Play 11 Resmi Meluncur, Bawa Baterai Jumbo 8.300 mAh

Minggu, 20 September 2026 | 18:06

Timur Tengah Memanas, Trump Cepat-cepat Tinggalkan Camp David

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

Apa Itu Perairan Masalembo yang Dijuluki Segitiga Bermuda Indonesia?

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

BNI dan Unpad Perkuat Ekosistem Kampus melalui Layanan Digital Terintegrasi

Minggu, 20 September 2026 | 17:28

Selengkapnya