Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Dunia

KAMI Dorong Indonesia Jadi Garda Depan Penyelesaian Krisis Myanmar

JUMAT, 23 APRIL 2021 | 18:04 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendorong pemerintah untuk bertindak lebih responsif dan cepat dalam menangani krisis di Myanmar.

KAMI menuturkan, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk menghindari semakin memanasnya kawasan ASEAN di tengah krisis ekonomi dan pandemi Covid-19.

"Indonesia harus berinisiatif berada di garda depan dalam melakukan upaya perdamaian dan penyelesaian damai atas kemelut politik di Myanmar dan menunjukkan solidaritas atas nilai-nilai demokrasi di kawasan ASEAN," ujar KAMI dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Jumat (23/4).


Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, lanjut mereka, sepatutnya mewakili kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengisyaratkan agar penggunaan kekerasan di Myanmar dihentikan.

Untuk itu, lewat cara-cara diplomatik, Indonesia perlu memberikan pemahaman kepada Myanmar untuk bersama-sama menciptakan iklim demokrasi dan perdamaian di kawasan ASEAN.

Lewat keterangan tertulis tersebut, KAMI juga menyatakan dukungan atas pembentukan pemerintahan sementara yang digagas oleh parlemen Myanmar.

"Mendukung kelompok-kelompok di Myanmar, baik sipil maupun militer, untuk menghentikan kekerasan, melakukan dialog guna menegakkan kembali prinsip-prinsip demokrasi," lanjutnya.

KAMI juga menyayangkan sikap beberapa menlu ASEAN dalam pertemuan dengan Menlu China Wang Yi di Fujian pada awal April 2021 yang menyatakan bahwa ASEAN tidak akan melakukan intervensi untuk situasi di Myanmar.

"Negara-negara ASEAN tidak hanya memiliki hak, melainkan tanggung jawab, untuk bertindak tegas  dan mengambil tindakan konkret untuk memastikan bahwa kekerasan di Myanmar berakhir dan semua pihak yang bertikai menghormati keinginan rakyat, sehingga memungkinkan proses demokrasi berlangsung di Myanmar," jelas KAMI.

Pada 1 Februari, junta militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil dan merebut kekuasaan.

Data dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyebutkan, kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar hingga saat ini sudah menelan lebih dari 730 korban jiwa, dengan lebih dari 3.000 lainnya ditahan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya