Isu reshuffle kabinet kian kencang menerpa Nadiem Makarim. Meski telah melakukan road show ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua PBNU Said Aqil Siradj, sejumlah pengamat menganggap posisi Nadiem belum aman.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab atas munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, akhir 30 Maret lalu. PP yang dituding menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam pengajaran di sekolah itu mendapatkan protes keras dari kalangan pendidik se-Indonesia.
Kemendikbud juga dinilai
blunder saat menyusun Kamus Sejarah Indonesia dengan tanpa memasukkan figur KH Hasyim Asy’ari di dalamnya. Tak pelak, beberapa politisi dan tokoh NU menyatakan protesnya pada Nadiem.
Meskipun telah mengklarifikasi dua persoalan tersebut serta berjanji akan merevisi baik PP maupun kamus sejarah yang kontroversial itu, tak ada garansi bahwa Jokowi bakal mempertahankan Nadiem.
Dari kalangan internal kementerian, muncul pula suara-suara yang menginginkan Nadiem diganti. Menteri yang kerap tampil nyentrik, bahkan sempat memakai busana kasual dan jeans saat pelantikan Rektor Universitas Indonesia, ia dinilai kurang “ngewongke†para pejabat struktural Kemendikbud.
“Pak Nadiem membuat tim stafsus dari luar kementerian, kebanyakan dari lingkaran alumni Amerika, dan mereka ini yang dominan di Kemendikbud,†ujar sebuah sumber kepada
Kantor Berita Politik RMOL.
Jika Nadiem diganti dari posisi Kemendikbud, muncul spekulasi bahwa ‘jatah’ Mendikbud akan diberikan kepada figur dari ormas Muhammadiyah. Selama ini, ormas Islam itu dianggap memiliki tokoh-tokoh unggul dalam pengelolaan sektor edukasi.
Skala kementerian yang membesar, karena akan dimerger dengan kementerian riset dan teknologi, juga membuat kementerian ini semakin penting untuk dipegang figur senior yang cakap dari Muhammadiyah.
Salah satu tokoh teras Muhammadiyah, yaitu Abdul Mu’ti, diberitakan telah dipanggil Jokowi. Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu sempat ditawari jabatan Wakil Mendikbud. Tetapi, Mu’ti menyatakan menolak dengan alasan tak mampu mengemban amanah yang berat. Alasan itu sempat ia sampaikan secara terbuka kepada media massa.
“Karena pernah menolak jabatan wakil menteri dengan alasan ketidakmampuan, akan tidak etis jika kali ini beliau menerima posisi menteri. Sebagai agamawan, tentu ia berupaya konsisten,†ungkap pengamat komunikasi politik Thomas Bambang Pamungkas, Jumat (23/4).
Menurut Thomas, figur alternatif yang sangat mungkin ditawarkan oleh Muhammadiyah untuk mengisi jabatan Mendikbud adalah Muhadjir Effendy. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu pernah menduduki jabatan Mendikbud pada periode pertama pemerintahan Jokowi dan kini menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PKM).
“Walau jabatan Menko dinilai lebih bergengsi, kepentingan Muhammadiyah lebih tertambat pada Kemendikbud karena bidang itu merupakah core amaliah dari ormas tersebut,†lanjut dosen Prodi Ilmu Komunikasi UNAS tersebut.
Selain itu, sosok Muhadjir juga dinilai memiliki chemistry yang ‘nyambung’ dengan Presiden Jokowi. Penunjukan Muhadjir, dalam konteks politik, dianggap penting untuk melunakkan pandangan kritis sebagian tokoh persyarikatan itu kepada pemerintah.
Nah, jika Muhadjir balik kandang ke Kemendikbud, siapa yang berpeluang mengisi jabatan Menko PKM?
Thomas menilai, figur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sangat layak dipertimbangkan untuk mengisi pos yang ditinggalkan Muhadjir. Ganjar dinilai sebagai gubernur yang berpengalaman serta dekat dengan Presiden Jokowi.
“Jika Pak Ganjar masuk, kabinet akan lebih dinamis. Kemampuan Ganjar dalam komunikasi pembangunan akan membantu kabinet ini keluar dari sorotan kritis atas berbagai kinerjanya,â€pungkasnya.
