Berita

Cuplikan SK PBNU tentang pembatalan Witjaksono Ketua SNNU/Repro

Politik

Witjaksono Sebagai Ketua SNNU Dibatalkan, PBNU Tugaskan 9 Orang Bentuk Kepengurusan Baru

JUMAT, 23 APRIL 2021 | 15:41 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (PBNU) membatalkan Surat Keputusan yang menetapkan Witjaksono sebagai Ketua Serikat Nelayan Nahdalatul Ulama (SNNU).

Surat Keputusan pembatalan Witjaksono sebagai Ketua SNNU telah ditetapkan sejak 25 Maret 2021 lalu.

"Mencabut, menyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum SK PBNU nomor 523/A.II.04.d.06.2020 tentang pengesahan pimpinan pusat SNNU masa khidmat 2020-2020," demikian salah satu ketetapan SK PBNU itu.


Berdasarkan SK pembatalan yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, PBNU kemudian menunjuk 9 orang sebagai tim kerja pembentukan kepengurusan Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama.

Tim kerja pembentukan Kepengurusan SNNU diketuai oleh Ketua PBNU bidang Ekonomi Umarsyah. Selain itu 8 anggota lainnya, Robikin Emhas, Aizzudin Abdurrahman, Andi Najmi Fuadi, Isfhah Abidal Aziz, Ulil Hadrawi, Witjaksono, Asep Irfan Muahid dan Achdianto Ilyas Pangestu.

Tim tersebut diamanahkan untuk mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan NU.

Salah satu mandatnya adalah menyusun kepengurusan SNNU dari tingkat pusat sampai di level daerah.

Selain itu tim tersebut juga diberi tugas untuk menyiapkan penyelanggaraan kongres pertama.

"Menyelenggarakan Kongres SNNU untuk menetapkan kepengurusan di tingkat pusat untuk kemudian disahkan oleh PBNU dengan ketentuan sudah terbentuk sekurang-kurangnya 60 persen (enam puluh persen) struktur kepengurusan SNNU di Wilayah dan Cabang yang memiliki garis pantai," demikian tugas untuk tim tersebut.

Dalam surat itu ditandangani oleh Rois AM PBNU KH Miftachul Achyar, Khatib Syuriah KH Yahya Cholil Staquf, Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.

Witjaksono adalah salah satu nama yang sempat dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara.

Pengusaha muda yang mengklaim mendapat restu dari PBNU itu mengaku diajak diskusi Presiden Jokowi seputar ekonomi, investasi.

Munculnya nama Witjaksono pun mendapatkan sorotan dari internal kader dan pengurus Banom NU.

Ketua PP GP Ansor Luqman Hakim saat dikonfirmasi Kamis (22/4) lalu mengaku selama bergaul di lingkungan NU dia tidak tahu dengan sosok Witjaksono. Dia mengaku tahu nama Witjak setelah dikonfirmasi oleh awak media.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya