Berita

Ilustrasi Kejaksaan/Net

Hukum

Targetkan Wiayah Bebas Korupsi, Kejati Jatim Perkuat Pengawasan Di Lingkungan Kerja

JUMAT, 23 APRIL 2021 | 14:32 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berkomitmen untuk memperkuat pengawasan melekat dan membangun sistem kerja yang baik sebagai upaya deteksi dini dan mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan kerja
 
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Mohamad Dofir mengatakan, pejabat struktural di semua tingkatan didorong untuk menjadi role model atau contoh bagi stafnya, baik dalam hal profesionalitas, integritas maupun disiplin.

“Sarana atau sistem kerja yang baik dan suasana kerja yang bahagia juga perlu diciptakan. Pada saat yang sama, terus memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku,” ujar Dofir kepada wartawan, Jumat (23/4).


Dia mengatakan, pengawasan melekat atau waskat yang dimaksud termasuk mengindentifikasi, menganalisis dan mengantisipasi terhadap gejala-gejala penyimpangan serta kesalahan yang akan terjadi.

“Selanjutnya, merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat atau instansi yang terkait,” katanya.

Lanjutnya, pejabat struktural harus meminta laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bawahan secara berkala, memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan secara obyektif, dan membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar.

“Kami juga melakukan pengawasan melekat secara lebih konkret terhadap jaksa agar tidak transaksional dalam penanganan perkara,” tegas Dofir.

Pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang itu juga sejalan dengan target Kejati Jatim untuk mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2021.

Sebelumnya, Kejati Jatim berhasil menyandang predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB.

Untuk mencapai predikat WBBM pada tahun ini, Dofir bersama jajaran telah menandatangani komitmen bersama dalam rangka pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju WBBM pada 23 Maret 2021.

"Pencanangan zona integritas ini sebagai amanat dari proses reformasi birokrasi untuk bisa memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Perolehan predikat WBK harus menjadikan kita bisa meningkatkan kinerja pelayanan menuju WBBK di tahun 2021 ini," pungkasnya.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya