Aksi protes menolak kudeta militer Myanmar/Net
ASEAN seharusnya tidak hanya bekerja sama dengan junta militer Myanmar, tetapi juga pemerintah bayangan, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).
Begitu yang disampaikan oleh kelompok hak asasi manusia Fortify Rights pada Jumat (23/4), menjelang KTT ASEAN untuk membahas krisis Myanmar pada 24 April.
KTT tersebut digelar di Jakarta, dengan diperkirakan akan dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.
Sementara itu, NUG yang merupakan pemerintahan sipil yang digulingkan, dilaporkan tidak menghadiri KTT tersebut.
“Dengan mengundang pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dan mengabaikan para pemimpin sipil terpilih Myanmar, ASEAN memberikan legitimasi kepada rezim militer yang ilegal dan brutal,†kata Direktur Regional Fortify Rights, Ismail Wolff, seperti dikutip
Scoop.
“ASEAN harus menggunakan KTT khusus ini sebagai kesempatan untuk secara kolektif menolak kudeta 1 Februari dan serangan militer berikutnya terhadap warga sipil, mengakui legitimasi Pemerintah Persatuan Nasional, dan mengumpulkan dukungan kolektif untuk sanksi ekonomi dan embargo senjata terhadap militer Myanmar," tambahnya.
Wolff mengatakan, jika Min Aung Hlaing gagal menunjukkan penghentian segera percobaan kudeta dan serangan junta terhadap warga sipil, maka negara-negara anggota ASEAN harus mempertimbangkan untuk mengeluarkan Myanmar dari organisasi tersebut.
Menurut Wolff, negara-negara anggota ASEAN harus berkoordinasi dengan komunitas internasional untuk memberikan tekanan terhadap junta Myanmar.
"ASEAN tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebijakan non-campur tangan yang cacat. Pemerintah di wilayah ini perlu menunjukkan kepemimpinan dan mendukung rakyat Myanmar dengan menolak junta dan mengakui kepemimpinan sipil yang sah," tegasnya.
Pada 1 Februari, militer melakukan kudeta dengan menggulingkan pemerintahan sipil, serta menahan para tokoh politik, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Junta mendeklarasikan keadaan darurat, lalu mengambil alih kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Sejak saat itu, aparat keamanan dilaporan telah membunuh lebih dari 700 warga sipil, dan menahan lebih dari 3.000 lainnya.
Pada 16 April, anggota parlemen yang digulingkan, pemimpin protes anti-kudeta, dan perwakilan etnis minoritas Myanmar mengumumkan pembentukan NUG, yang dianggap sebagai pemerintah bayangan.
