Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne /Net
Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne pada Kamis (22/4) pagi, memberikan penjelasan lebih lanjut usai dirinya mengumumkan pembatalan perjanjian yang ditandatangani antara negara bagian Victoria dan China untuk bekerja sama di bawah Belt and Road Initiative (BRI).
Dia mengatakan bahwa Pemerintah Australia tidak berselisih dengan China setelah melakukan keputusan kontroversial di tengah memburuknya situasi antara Canberra dan Beijing. Di mana tindakan tersebut langsung mendapat reaksi tegas dari kedutaan China.
Payne dalam wawancara bersama Ben Fordham pada 2GB mengatakan, bahwa keputusan itu tidak ditujukan untuk China dan pemerintah berkomitmen untuk tetap terlibat dengan Beijing.
"Saya ingin menjelaskan, ini tidak ditujukan untuk satu negara," katanya, seperti dikutip dari
9News, Kamis (22/4).
"Kami benar-benar berkomitmen untuk melanjutkan keterlibatan kami dengan China," lanjutnya.
Pejabat China mengatakan keputusan oleh Australia akan berdampak serius.
"Ini adalah langkah tidak masuk akal dan provokatif lainnya yang diambil oleh pihak Australia terhadap China," kata seorang juru bicara dalam sebuah pernyataan.
“Ini lebih jauh menunjukkan bahwa pemerintah Australia tidak memiliki kesungguhan dalam meningkatkan hubungan China-Australia.
"Ini pasti akan membawa kerusakan lebih lanjut pada hubungan bilateral, dan hanya akan merugikan dirinya sendiri."
Sementara itu, anggota parlemen Victoria Jaala Pulford hari ini menegaskan kembali keputusan untuk merobek kesepakatan adalah "masalah Pemerintah Federal".
"Fokus kami adalah mendukung bisnis Victoria untuk berpartisipasi dalam ekonomi global sebaik mungkin," kata Pulford.
"Kami selalu menjadi pemerintah yang terlibat dengan dunia," lanjutnya.
Dua kesepakatan terkait dengan Belt and Road Initiative China termasuk di antara empat perjanjian pemerintah Victoria yang dianggap "tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia atau dengan hubungan luar negeri kita", kata Payne pada Rabu malam.
Pagi ini Payne mengatakan bahwa kedua negara memang telah memperoleh keuntungan dari hubungan ekonomi yang erat, tetapi kepentingan nasional Australia harus menjadi prioritas.
Dua perjanjian lainnya yang robek dalam audit pertama dari proyek-proyek besar sejenisnya dilakukan dengan Iran dan Suriah, sejak 22 tahun yang lalu.
Keterlibatan Victoria dengan Belt and Road Initiative semakin mendapat sorotan mengingat ketegangan Australia dengan China dalam beberapa bulan terakhir.
Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews telah mempertahankan perjanjian negaranya dengan China untuk mendukung rencana 1,5 triliun dolar Australia sejak 2018.
Skema veto yang memberikan wewenang kepada Menteri Luar Negeri untuk mengaudit kesepakatan dengan negara asing diperkenalkan pada bulan Desember lalu.
