Berita

KPK jalin sinergi dan kolaborasi dengan Pemda di lampung untuk mengamankan aset-aset negara/Ist

Hukum

Hasil Koordinasi Dengan Pemda Di Lampung, KPK Amankan 1.134 Persil Tanah

RABU, 21 APRIL 2021 | 17:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sinergi dan kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pemerintah daerah (Pemda) di Lampung, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan PT PLN (Persero) sukses mengamankan 1.134 persil tanah di wilayah tersebut.  

Dari hasil koordinasi supervisi (Korsup) Pencegahan KPK di Lampung, BPN telah menyerahkan 677 sertifikat tanah Pemda se-Provinsi Lampung dengan total luas 4.241.552 meter persegi senilai total Rp 236,2 miliar. Lalu sebanyak 457 sertifikat dengan total luas 158.714 meter persegi senilai Rp 94,8 miliar milik PLN.

Acara penyerahan ini dihadiri dan disaksikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango.

Nawawi turut menyampaikan beberapa hal terkait pentingnya sinergi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan aset untuk mencegah praktik koruptif dan menolong optimalisasi pemanfaatan aset untuk penerimaan negara.

"Kaitannya dengan aset, memerlukan sinergi dalam pengelolaannya antar Pemda dan BPN. KPK melihat ada ruang lahirnya perilaku koruptif dalam pengelolaan aset yang tidak optimal. Di samping itu juga, upaya untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara atau daerah dari pengelolaan aset yang baik," kata Nawawi di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (20/4).

Selain itu, Nawawi juga mengingatkan pentingnya memegang teguh nilai-nilai integritas, selain membangun sistem dan tata kepala yang baik.

Menurut Nawawi, angka tindak pidana korupsi yang terjadi di Lampung cukup tinggi. Karenanya, sambung Nawawi, hal tersebut menjadi tugas Direktorat Korsup KPK bersama Pemda untuk menekannya.

"Apapun sistem yang dibangun, apabila perilaku dan nilai-nilai integritas tidak tertanam pada pribadi, akan sulit memberantas korupsi. KPK berharap upaya-upaya yang dilakukan ke depan lebih dari sekadar meningkatkan angka MCP," jelas Nawawi.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menekankan untuk menjaga sinergi pencegahan korupsi Pemprov Lampung. Menurutnya, Pemprov Lampung terus berkomitmen dalam berbagai upaya pencegahan korupsi di wilayah Lampung.

"Pembangunan sistem antikorupsi yang komprehensif menjadi suatu yang penting untuk keberlangsungan suatu daerah. Antikorupsi jangan hanya menjadi slogan semata, harus disinergikan oleh seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat. Pemangku kepentingan juga memiliki andil dalam pendidikan antikorupsi," ujar Arinal.

Wakil Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo pun turut menyampaikan bahwa PLN merasa beruntung karena menjadi salah satu BUMN yang diprioritaskan dalam program pembenahan tata kelola aset oleh KPK.

"Banyak dari persil kami yang sudah kami kelola puluhan tahun namun dalam proses sertifikasi, deadlock, gelap, tidak pernah maju-maju. Sedangkan aset-aset tanah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kami untuk mengamankan, memelihara, mendayagunakan dalam tugas kami menerangi seluruh negeri. Hingga suatu waktu KPK datang mendampingi," terang Darmawan.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Yuniar Hikmat Ginanjar, dari 1.134 bidang tersebut terdiri dari SHP Pemprov 194 bidang, SHP Pemkab/Pemkot 483 bidang, dan SHGB PT PLN sebanyak 457 bidang.

"Untuk tanah PLN, kerja sama yang saat ini terjalin sudah cukup baik, masih ada 1.500 bidang tapak tower yang harus diselesaikan. Apabila pola koordinasi dan komunikasi ini konsisten dijalankan, saya yakin akhir tahun 2021 dapat tersertifikasi semuanya," jelas Yuniar.

Sedangkan untuk tanah 16 Pemda di Lampung, sambung Yuniar, sampai dengan 19 April 2021, dari total 14.835 total bidang aset Pemda baru 4.742 bidang atau 31,96 persen yang tersertifikasi.

"Oleh karena itu memerlukan inovasi untuk melakukan percepatan sertifikasi tanah pemda," pungkas Yuniar.

Populer

Habib Hasan bin Jafar Assegaf Meninggal Dunia

Rabu, 13 Maret 2024 | 11:04

Koalisi Perubahan Bukber di Nasdem Tower, Anies Tak Diundang

Jumat, 15 Maret 2024 | 17:44

Haji Uma Lolos Lagi ke Senayan, Senator Aceh Diisi 3 Muka Baru

Rabu, 13 Maret 2024 | 01:48

KPK Tetapkan Sekda Pemkot Bandung Ema Sumarna dan 4 Anggota DPRD Tersangka

Rabu, 13 Maret 2024 | 16:05

Pemilu 2024, Ini 10 Caleg DPR RI yang Diprediksi Lolos Dari Dapil Sumut 1

Sabtu, 09 Maret 2024 | 10:47

Hasil Perolehan Suara, Ini 100 Caleg Lolos ke DPRD Sumut Periode 2024-2029

Jumat, 15 Maret 2024 | 14:24

KPK Pasti Umumkan Novel Tersangka Tilap Uang Dinas Setengah Miliar

Minggu, 10 Maret 2024 | 08:46

UPDATE

Belanja IKN Sepanjang 2023 Capai Rp271,71 Miliar

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:00

Besok Diperiksa, Hanan Bos Pakaian Dalam Diminta Kooperatif

Selasa, 19 Maret 2024 | 07:53

Kemenkeu Kantongi Rp22 Triliun dari Pajak Kripto hingga Fintech

Selasa, 19 Maret 2024 | 07:39

Dikomplain Shin Tae-yong, Jersey Latihan Terbaru Timnas Indonesia Akan Diganti

Selasa, 19 Maret 2024 | 06:39

Tak Hanya Mobil Terbang, di IKN juga Akan Ada Tiang Listrik Pintar

Selasa, 19 Maret 2024 | 06:10

AHY Pastikan Lahan PSN Tak Akan Timbulkan Masalah

Selasa, 19 Maret 2024 | 05:57

Gerindra Kudus Buka Dapur Umum Bantu Warga Terdampak Banjir

Selasa, 19 Maret 2024 | 05:41

Ravindra Airlangga Pastikan 100 Persen Dukung Jaro Ade Jadi Cabup Bogor 2024

Selasa, 19 Maret 2024 | 05:07

Ungkap Sejumlah Kasus, 15 Personel Polres Tulang Bawang Dapat Penghargaan

Selasa, 19 Maret 2024 | 04:46

Raih 40.900 Suara, Dominasi Golkar di Kota Pekalongan Tak Terbantahkan

Selasa, 19 Maret 2024 | 04:16

Selengkapnya