Berita

Ilustrasi./Net

Politik

Pak Jokowi, Jangan Salah Pilih Menteri Investasi

RABU, 21 APRIL 2021 | 13:53 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Beberapa hari terakhir muncul narasi pencitraan figur-figur yang dicalonkan (atau mencalonkan diri?) sebagai Menteri Investasi di media massa.

Banyak tokoh yang mengklaim dipanggil Jokowi untuk membicarakan seluk beluk kementerian tersebut. Bahkan ada pula yang diklaim (atau mengklaim?) telah fix (pasti) bakal ditetapkan sebagai Menteri Investasi.

Apakah sudah ada nama yang definitif atau belum, hanya Presiden Joko Widodo yang tahu. Keputusan pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Meskipun demikian, kalangan pengusaha dan praktisi bisnis berharap Jokowi tidak salah pilih orang.


Kementerian Investasi bertugas memperbaiki lingkungan investasi dan memudahkan pengaturan sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Jika figur yang dipilih tidak memiliki network internasional yang luas dan kurang memahami lanskap industri ke depan, tugas yang diemban kementerian ini bakal sulit dijalankan secara optimal.

Pandangan tersebut diungkapkan praktisi bisnis teknologi informasi Wisnu Agung Prasetya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/4).

Mantan aktivis mahasiswa 98 yang akrab dipanggil Bagong itu menambahkan, Menteri Investasi yang segera dilantik memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sang menteri baru diharapkan cekatan dalam merespon perkembangan industri 4.0 dengan memberikan insentif pada cara-cara produksi yang baru.

“Begitu dilantik, dia harus menyelesaikan obstacle (hambatan) atau masalah yang sumbernya dari beragam pemangku kepentingan. Misalnya, kita tak mungkin bicara tentang pengembangan sillicon valley Bukit Algoritma tanpa membenahi standar tenaga kerja kita yang mayoritas lulusan SMP ke bawah,” ujarnya.

Peran penting dari kementerian baru ini, kata Bagong, adalah menjaga supply side dari bisnis dan industri. Hal lain yang tak kalah urgen adalah memastikan bahwa pasar dapat menyelesaikan urusannya sendiri tanpa terlalu banyak intervensi negara.

“Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai ngakunya investasi, tapi dikit-dikit (minta bantuan) negara,” tandasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Moreno Soeprapto, Potret Etika Buruk Wakil Rakyat

Senin, 21 September 2026 | 06:25

Suara Rakyat Jangan Dimubazirkan

Senin, 21 September 2026 | 06:05

Ketika Pakar Saking Pintarnya Jadi “Goblok”

Senin, 21 September 2026 | 05:44

Masa Depan Pelabuhan Indonesia antara Peluang dan Tantangan

Senin, 21 September 2026 | 05:13

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

Senin, 21 September 2026 | 05:00

Merapi Empat Kali Luncurkan Lava Pijar dalam 6 Jam

Senin, 21 September 2026 | 04:39

Pramono Lagi Menempatkan Jakarta dalam Peta Persaingan Kota Global

Senin, 21 September 2026 | 04:23

Membaca Berhadiah Koin

Senin, 21 September 2026 | 04:02

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh 8 Februari 2027

Senin, 21 September 2026 | 03:06

Selengkapnya