Berita

Ilustrasi./Net

Politik

Pak Jokowi, Jangan Salah Pilih Menteri Investasi

RABU, 21 APRIL 2021 | 13:53 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Beberapa hari terakhir muncul narasi pencitraan figur-figur yang dicalonkan (atau mencalonkan diri?) sebagai Menteri Investasi di media massa.

Banyak tokoh yang mengklaim dipanggil Jokowi untuk membicarakan seluk beluk kementerian tersebut. Bahkan ada pula yang diklaim (atau mengklaim?) telah fix (pasti) bakal ditetapkan sebagai Menteri Investasi.

Apakah sudah ada nama yang definitif atau belum, hanya Presiden Joko Widodo yang tahu. Keputusan pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Meskipun demikian, kalangan pengusaha dan praktisi bisnis berharap Jokowi tidak salah pilih orang.


Kementerian Investasi bertugas memperbaiki lingkungan investasi dan memudahkan pengaturan sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Jika figur yang dipilih tidak memiliki network internasional yang luas dan kurang memahami lanskap industri ke depan, tugas yang diemban kementerian ini bakal sulit dijalankan secara optimal.

Pandangan tersebut diungkapkan praktisi bisnis teknologi informasi Wisnu Agung Prasetya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/4).

Mantan aktivis mahasiswa 98 yang akrab dipanggil Bagong itu menambahkan, Menteri Investasi yang segera dilantik memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sang menteri baru diharapkan cekatan dalam merespon perkembangan industri 4.0 dengan memberikan insentif pada cara-cara produksi yang baru.

“Begitu dilantik, dia harus menyelesaikan obstacle (hambatan) atau masalah yang sumbernya dari beragam pemangku kepentingan. Misalnya, kita tak mungkin bicara tentang pengembangan sillicon valley Bukit Algoritma tanpa membenahi standar tenaga kerja kita yang mayoritas lulusan SMP ke bawah,” ujarnya.

Peran penting dari kementerian baru ini, kata Bagong, adalah menjaga supply side dari bisnis dan industri. Hal lain yang tak kalah urgen adalah memastikan bahwa pasar dapat menyelesaikan urusannya sendiri tanpa terlalu banyak intervensi negara.

“Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai ngakunya investasi, tapi dikit-dikit (minta bantuan) negara,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

AS Gempur ISIS di Suriah

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:14

Aksi Kemanusiaan PDIP di Sumatera Turunkan Tim Kesehatan Hingga Ambulans

Minggu, 11 Januari 2026 | 18:10

Statistik Kebahagiaan di Jiwa yang Rapuh

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:52

AS Perintahkan Warganya Segera Tinggalkan Venezuela

Minggu, 11 Januari 2026 | 17:01

Iran Ancam Balas Serangan AS di Tengah Gelombang Protes

Minggu, 11 Januari 2026 | 16:37

Turki Siap Dukung Proyek 3 Juta Rumah dan Pengembangan IKN

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:53

Rakernas PDIP Harus Berhitung Ancaman Baru di Jawa Tengah

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:22

Rossan Roeslani dan Ferry Juliantono Terpilih Jadi Pimpinan MES

Minggu, 11 Januari 2026 | 15:15

Pertamina Pasok BBM dan LPG Gratis untuk Bantu Korban Banjir Sumatera

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:50

Pesan Megawati untuk Gen Z Tekankan Jaga Alam

Minggu, 11 Januari 2026 | 14:39

Selengkapnya