Belajar Dari PSU Teluk Wondama, Pengawas Di Daerah Diminta Antisipasi Tekanan Politik

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati (Pilbup) Teluk Wondama, Papua Barat pada akhir Maret lalu, diharap bisa menjadi contoh model pengawasan oleh jajaran pengawas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah penyelenggara lainnya.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyampaikan pengalamannya saat melakukan pendampingan dalam mengawasi PSU Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat ini.

Dirinya meminta, pengawas pemilu untuk bisa mengetahui regulasi dan berlaku konsisten menaati aturan. Sebab, di Teluk Wondama terjadi intervensi politik oleh oknum-oknum yang terkait peserta PSU.

"Perlu diingat kembali setiap rekomendasi yang Bawaslu keluarkan mempunyai dasar. Ada di beberapa daerah Bawaslu Kabupaten/Kota yang merasa tidak diajak koordinasi. Lalu, adanya tekanan politik menjadi lebih kuat," ujar Fritz dalam siaran pers yang diposting di website resmi Bawaslu RI, dan dikutip Rabu (21/4).

Dengan adanya tekanan-tekanan politik tersebut, Fritz meminta jajaran pengawas di 16 daerah pelaksanaan PSU untuk bersikap tegas dalam mengawasi jalannya tahapan PSU.

"Karena sering kali KPPS juga kahawatir (dengan adanya tekanan politik). Karena itu saya meminta Pengawas TPS, Panwas Desa/Kelurahan, dan Panwascam bisa lebih tegas," tutur Fritz.

"Pengawas ad hoc juga perlu mendapatkan akses DPT (Daftar Pemilih Tetap),” pungkasnya.