Berita

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani/Net

Politik

Waketum PPP: Tak Hanya Kontroversial Dan Teledor, Kemendikbud Juga Nambah Beban Jokowi

RABU, 21 APRIL 2021 | 11:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Banyaknya masalah yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI dalam beberapa bulan terakhir menambah preseden buruk dunia pendidikan di Indonesia.

Selain itu, rentetan kontroversi yang terjadi justru menambah beban Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, kepada wartawan, Rabu (21/4).

"Kemendikbud alih-alih mengurangi beban dan kecurigaan politik yang selama ini masih diembuskan kepada Presiden Jokowi oleh kalangan tertentu, tapi malah menambahnya," kata Arsul.

Arsul memaparkan, setidaknya ada tiga peristiwa dalam waktu berdekatan terkait Kemendikbud yang dinilai telah menambah beban politik bagi Presiden Jokowi.

Pertama, hilang atau tidak adanya frasa agama dalam draf atau rancangan peta jalan pendidikan nasional (PJPN).

Kedua, tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam peraturan pemerintah yang diprakarsai dan kemudian menjadi PP Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Teranyar, terkait hilangnya pendiri NU sekaligus pahlawan nasional KH Hasyim Asyari dari Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan dan dikelola oleh Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud.

Bahkan, kalangan Nahdliyin khususnya yang tergabung dalam Lingkaran Profesional Nahdliyin (NU Circle) menyampaikan, ternyata bukan hanya nama KH Hasyim Asyari saja yang tidak muncul dalam kamus sejarah online Kemendikbud tersebut.

Tetapi, nama KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga tidak ditempatkan sebagai tokoh sentral yang dimuat tersendiri dalam modul kamus sejarah.

"Juga nama Jenderal Sumitro dan Sumitro Djojohadikusumo, ayah kandung Prabowo Subianto. Juga tokoh Islam serta anggota PPKI, Abdul Kahar Muzakir," tuturnya.

Nama Gus Dur, lanjut Arsul menyayangkan keteledoran Nadiem Makarim, hanya dimunculkan untuk melengkapi sejarah beberapa tokoh. Seperti ketika kamus tersebut menerangkan tokoh Ali Alatas yang ditunjuk sebagai Penasihat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur.

"Juga disebut untuk melengkapi sejarah tokoh Megawati Soekarnoputri dan Widjojo Nitisastro," sesal Wakil Ketua MPR RI ini.

Lebih mengherankan lagi, menurut Arsul, justru ada nama Abu Bakar Baasyir dalam deretan tokoh sejarah itu.

Padahal, nama Abu Bakar Baasyir yang termuat di halaman 11 itu adalah mantan narapidana kasus terorisme yang menolak membuat pernyataan setia pada ideologi Pancasila

"Mengapa ini (Abu Bakar Baasyir) justru muncul sebagai tokoh pada buku/kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini?" pungkasnya.

Populer

Perkara Baru, KPK Temukan Dugaan Kerugian Puluhan Miliar Rupiah dari Proyek Fiktif di Perusahaan BUMN PT Amarta Karya

Jumat, 17 Juni 2022 | 13:33

Kepala WHO Akui Percaya Virus Corona Berasal dari Laboratorium Wuhan China

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:07

Usai Rakernas PDIP, Puan Maharani Jauhi Ganjar Pranowo

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:35

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Serukan Umat Islam untuk Satu Komando ke Habib Rizieq Shihab Soal Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:22

Tiga Partai Dapat Sokongan JK untuk Usung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:49

Tenteng Berkas ke KPK, Bekas Sesmenpora Klaim Formula E Dapat Rekomendasi Menpora Era Imam Nahrawi

Kamis, 16 Juni 2022 | 10:23

Sakit Hati dengan Gerindra, PKS dan Demokrat Kecil Kemungkinan Gabung KIR

Minggu, 19 Juni 2022 | 13:53

UPDATE

Sindir PDIP, Timur Malaka Kiemas: Tukang Bakso Lebih Mulia daripada Politisi Korup

Senin, 27 Juni 2022 | 05:44

Jalan Zulhas

Senin, 27 Juni 2022 | 05:19

PDIP Sindir Anies yang Undang Tukang Bakso, Aktivis 98: Intelektual Petinggi PDIP Kok Berada di Bawah Titik Terendah

Senin, 27 Juni 2022 | 04:51

Yenny Wahid: PKB Saat Ini Dikelola dengan Sangat Paranoid, Digembok dari Dalam

Senin, 27 Juni 2022 | 04:23

Titah Sudah Turun, Golkar Cirebon Ditargetkan Raih 10 Kursi di Pileg 2024

Senin, 27 Juni 2022 | 03:59

Ada "Para Dewa" di Lingkaran Jokowi?

Senin, 27 Juni 2022 | 03:31

Kenang Gerindra sebagai Perahu Pertamanya, Edy Rahmayadi: Tak Pakai Duit

Senin, 27 Juni 2022 | 02:27

Roy Suryo Ikut Unggah Meme Editan Stupa Borobudur, Azmi Syahputra: Kesengajaan Dapat Dihukum

Senin, 27 Juni 2022 | 02:00

PAN Kabupaten Cirebon Usulkan 4 Bacapres, di Antaranya Anies dan Ganjar

Senin, 27 Juni 2022 | 01:33

Sindir Megawati dan Jokowi, Indra Perwira: Soekarno Dulu Hentikan Loyalitas ke Partai saat Lakukan Kepentingan Nasional

Senin, 27 Juni 2022 | 01:09

Selengkapnya