Pengamat: Walikota Medan Harus Paham Kapan Jadi 'Keluarga Istana' Dan Kapan Jadi Pejabat Publik

Insiden pengusiran wartawan yang sedang menjalankan tugasnya di Kantor Walikota Medan beberapa waktu lalu kini sudah jadi sorotan banyak pihak.

Menurut Pengamat Pemerintah Kota Medan, Arifin Saleh Siregar, Bobby Nasution harusnya memahami tugas pokoknya sebagai pejabat publik atau orang nomor satu di Kota Medan. Dengan begitu akan terlihat kapan pengamanan selaku pribadi (keluarga istana) dan kapan ia harus ditempatkan sebagai pejabat publik.

"Dalam konteks tugas pemerintahan Kota Medan, dia juga harus bisa memilah, mana yang harus dikedepankan, mana yang yang harus di kesampingkan. Juga bisa mengambil keputusan skala prioritas posisinya sebagai kepala pemerintahan dibanding dengan keluarga istana," paparnya kepada wartawan, Selasa (20/4).

Meskipun Walikota Medan saat ini berstatus keluarga presiden yang tak lekang oleh penjagaan kepresidenan, di sisi lain Bobby juga harus tahu bahwa dia milik warga Kota Medan dengan status yang disandangnya.

"Sebagai pejabat publik dia harus memahami bahwa dia milik publik, milik warga Kota Medan, dan konsekuesi sebagai pejabat publik itu banyak," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Terkait pengusiran wartawan yang dilakukan oleh tim pengawalan, Bobby menurut Arifin seharusnya bisa memperlihatkan sisi bijak selaku pemimpin.

"Nah di sinilah dia menentukan posisinya itu, dia harus berani dan tegas kapan dia pejabat publik dan kapan dia keluarga istana. Terkait permasalahan yang terjadi kepada wartawan ini juga harus disikapi dengan bijak. Ini sebuah kritik yang membangun jangan dianggap bahwa ini bertendensi negatif," tegasnya.

Dekan FISIP UMSU ini menambahkan, pers adalah pilar dari demokrasi dan saluran komunikasi untuk menyampaikan suara publik kepada pemerintah Kota Medan maupun sebaliknya.

"Agar ini tidak berlalut-larut kita minta Bobby dan aparat pemkot, bukan lagi tim suksesnya, untuk membangun komunikasi politik kepada semua pihak yang berkaitan dengan persoalan ini. Itu fungsinya pejabat publik atau kepala daerah ketika ada persoalan semacam ini, atau persoalan yang muncul," demikian Arifin Saleh Siregar.