Berita

Direktur Eksekutif Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat/Net

Politik

Vaksinasi Jepang Lamban, Achmad Nur Hidayat Minta Indonesia Pertimbangkan Opsi Batal Ikut Olimpiade Tokyo

RABU, 21 APRIL 2021 | 08:12 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Proses vaksinasi Covid-19 yang berlangsung di Jepang terbilang lambat dibanding negara-negara lain di Asia Timur. Sejauh ini baru sekitar 1 persen populasi Jepang yang telah mendapat vaksinasi.

Karena itu, pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidayat MPP menilai, Indonesia perlu membuka opsi pembatalan ikut Olimpiade Tokyo karena kurang seriusnya program vaksinasi di Negeri Sakura tersebut.

“Lambannya vaksinasi di Jepang mengangkat rasa kekhawatiran yang besar terhadap kesehatan para delegasi dan atlet dunia. Indonesia perlu dengan seksama memantau progres vaksinasi di Jepang. Bila dirasa Jepang tidak aman dari Covid-19, Indonesia dapat memilih opsi menunda kedatangan delegasinya ikut Olimpiade,” ucap jar Achmad Nur Hidayat, Rabu (21/4).


Direktur Eksekutif Narasi Institute ini menegaskan, Pemerintah harus mengutamakan kesehatan atlet dan delegasi Indonesia dibandingkan gegap gempita Olimpiade Tokyo yang tak didukung oleh vaksinasi Covid-19 yang cepat.

“Ketakutan kita terhadap Olimpiade Tokyo sangat beralasan karena tingkat vaksinasi Jepang kurang dari 1 persen di seluruh populasi Jepang. Padahal Jepang merupakan negara dengan mayoritas orang berusia senja di dunia, 28 persen penduduk Jepang adalah berusia 65 atau lebih,” tambah Hidayat.

Hidayat juga menilai, sebenarnya publik Jepang sendiri agak gugup terhadap event Olimpiade ini. Mereka tidak begitu antusias terhadap ajang olahraga multievent dunia ini diselenggarakan di tengah pandemi Cocid-19 masih menjadi ancaman dunia.

Oleh karena itu, Pemerintah RI punya alasan kuat untuk melakukan review komprehensif terkait partisipasinya dalam Olimpiade yang diselenggarakan pada 23 Juli hingga 8 Agutus 2021 tersebut.

“Ini semua demi kesehatan para atlet yang merupakan putra-putra terbaik bangsa, kita harus prioritaskan kesehatan mereka. Bila Jepang tidak serius mencegah Covid-19, Indonesia harus mengumumkan pembatalannya ikut Olimpiade,” tegas Hidayat.

Laporan internal Narasi Insititute menjelaskan, alasan rendahnya tingkat vaksinasi di Jepang cukup kompleks. Bukan sekadar pasokan vaksin dari Pfizer yang terhambat, namun kampanye vaksinasi di Jepang juga rendah. Banyak publik Jepang merasa tidak puas dengan informasi vaksinasi dari Pemerintah.

Banyak di antara mereka bertanya mengapa negara berteknologi maju seperti Jepang tidak dapat memproduksi vaksinnya sendiri di bawah lisensi dari salah satu perusahaan farmasi besar. Atau mengapa persetujuan darurat tidak dapat diberikan untuk vaksin lain.

Sejauh ini, persetujuan darurat di Jepang baru dirilis untuk vaksin Pfizer.

Vaksinasi Jepang untuk kelompok lanjut usia, di atas 60 tahun, baru berlangsung pada 12 April 2021. Jika para atlet jadi mendapat vaksinasi, mereka mesti menanti urutan setelah vaksinasi para lansia.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya