Berita

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid/RMOL

Politik

Soal Hilangnya KH Hasyim Asy'ari Dari Kamus Sejarah, PKB: Kemendikbud Gak Usah Belokkan Opini!

SELASA, 20 APRIL 2021 | 18:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) melalui Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menyampaikan bahwa draf kamus Sejarah Indonesia yang beredar luas di kalangan masyarakat hingga menuai kontroversi lantaran tidak adanya nama KH Hasyim Asy’ari di dalamnya tidak pernah diterbitkan resmi oleh Kemendikbud.

Hilmar menjelaskan ada yang sengaja menyebarluaskan draf buku Kamus Sejarah Indonesia tersebut. Hilmar mensinyalir motifnya sarat dengan unsur politis.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid menegaskan, Kemendikbud harus segera mengusut siapa pelaku utama yang menyebarluaskan buku tersebut.


"Kemendikbud harus usut tuntas siapa yang membocorkan draft tersebut, itu kesalahan mereka berikutnya,” tegas Cak Udin lewat keterangannya kepada wartawan, Selasa (20/4).

Pihaknya mengatakan, Kemendikbud telah melakukan kesalahan besar dengan membuat kamus Sejarah Indonesia dengan tidak mencantumkan KH Hasyim Asy’ari dan malah mencantumkan mantan narapidana radikalisme Abu Bakar Ba’asyir.

“Kesalahan kedua, draf yang sudah ada kata sambutan/pengantar Dirjen hilmar dibocorkan ke publik, itu artinya Kemendikbud tidak punya tertib data dan kedisiplinan administrasi,” tegasnya lagi.

Cak Udin meminta Kemendikbud membenahi anak buahnya yang sengaja membuat kegaduhan bukan malah mengeluarkan isu adanya kesengajaan untuk merusak hubungan harmonis NU dan Kemendikbud.

"Mestinya kemendikbud menertibkan internalnya dan bukan malah menuduh ada yang mau benturkan mereka dengan NU. Gak usah membelokkan opini, kesalahan dalam menyusun buku sejarah dan kebocoran data ke publik, kok ditutupi dengan ada yang mau benturkan NU dengan Kemendikbud,” tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Golkar: Pengganti Adies Kadir di DPR Caleg Suara Terbanyak Berikutnya

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:18

Nasib Generasi Emas Terancam Gegara Purbaya Belum Terapkan Cukai MBDK

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:16

PAN Dukung Ambang Batas Parlemen Nol Persen dengan Fraksi Terbatas

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:10

IHSG Mulai Stabil Usai OJK Respons Peringatan MSCI Terkait Status Pasar Frontier

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:05

Amdatara Konsolidasikan Industri AMDK, Perkuat Kolaborasi dengan Pemda

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:55

41 Desa di Kabupaten Bekasi Banjir Usai Diterpa Hujan Lebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:53

Pesawat Jatuh di Kolombia, Seluruh Penumpang Tewas Termasuk Anggota DPR

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:51

IHSG Anjlok Dua Hari, Momentum Perbaikan Pasar Modal

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:48

Harga CPO Terkerek Lonjakan Minyak Mentah Dunia

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:45

PAN Dukung MK Hapus Ambang Batas Parlemen

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:42

Selengkapnya