Berita

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid/RMOL

Politik

Soal Hilangnya KH Hasyim Asy'ari Dari Kamus Sejarah, PKB: Kemendikbud Gak Usah Belokkan Opini!

SELASA, 20 APRIL 2021 | 18:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) melalui Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menyampaikan bahwa draf kamus Sejarah Indonesia yang beredar luas di kalangan masyarakat hingga menuai kontroversi lantaran tidak adanya nama KH Hasyim Asy’ari di dalamnya tidak pernah diterbitkan resmi oleh Kemendikbud.

Hilmar menjelaskan ada yang sengaja menyebarluaskan draf buku Kamus Sejarah Indonesia tersebut. Hilmar mensinyalir motifnya sarat dengan unsur politis.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid menegaskan, Kemendikbud harus segera mengusut siapa pelaku utama yang menyebarluaskan buku tersebut.

"Kemendikbud harus usut tuntas siapa yang membocorkan draft tersebut, itu kesalahan mereka berikutnya,” tegas Cak Udin lewat keterangannya kepada wartawan, Selasa (20/4).

Pihaknya mengatakan, Kemendikbud telah melakukan kesalahan besar dengan membuat kamus Sejarah Indonesia dengan tidak mencantumkan KH Hasyim Asy’ari dan malah mencantumkan mantan narapidana radikalisme Abu Bakar Ba’asyir.

“Kesalahan kedua, draf yang sudah ada kata sambutan/pengantar Dirjen hilmar dibocorkan ke publik, itu artinya Kemendikbud tidak punya tertib data dan kedisiplinan administrasi,” tegasnya lagi.

Cak Udin meminta Kemendikbud membenahi anak buahnya yang sengaja membuat kegaduhan bukan malah mengeluarkan isu adanya kesengajaan untuk merusak hubungan harmonis NU dan Kemendikbud.

"Mestinya kemendikbud menertibkan internalnya dan bukan malah menuduh ada yang mau benturkan mereka dengan NU. Gak usah membelokkan opini, kesalahan dalam menyusun buku sejarah dan kebocoran data ke publik, kok ditutupi dengan ada yang mau benturkan NU dengan Kemendikbud,” tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya