Berita

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid/RMOL

Politik

Soal Hilangnya KH Hasyim Asy'ari Dari Kamus Sejarah, PKB: Kemendikbud Gak Usah Belokkan Opini!

SELASA, 20 APRIL 2021 | 18:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) melalui Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menyampaikan bahwa draf kamus Sejarah Indonesia yang beredar luas di kalangan masyarakat hingga menuai kontroversi lantaran tidak adanya nama KH Hasyim Asy’ari di dalamnya tidak pernah diterbitkan resmi oleh Kemendikbud.

Hilmar menjelaskan ada yang sengaja menyebarluaskan draf buku Kamus Sejarah Indonesia tersebut. Hilmar mensinyalir motifnya sarat dengan unsur politis.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid menegaskan, Kemendikbud harus segera mengusut siapa pelaku utama yang menyebarluaskan buku tersebut.


"Kemendikbud harus usut tuntas siapa yang membocorkan draft tersebut, itu kesalahan mereka berikutnya,” tegas Cak Udin lewat keterangannya kepada wartawan, Selasa (20/4).

Pihaknya mengatakan, Kemendikbud telah melakukan kesalahan besar dengan membuat kamus Sejarah Indonesia dengan tidak mencantumkan KH Hasyim Asy’ari dan malah mencantumkan mantan narapidana radikalisme Abu Bakar Ba’asyir.

“Kesalahan kedua, draf yang sudah ada kata sambutan/pengantar Dirjen hilmar dibocorkan ke publik, itu artinya Kemendikbud tidak punya tertib data dan kedisiplinan administrasi,” tegasnya lagi.

Cak Udin meminta Kemendikbud membenahi anak buahnya yang sengaja membuat kegaduhan bukan malah mengeluarkan isu adanya kesengajaan untuk merusak hubungan harmonis NU dan Kemendikbud.

"Mestinya kemendikbud menertibkan internalnya dan bukan malah menuduh ada yang mau benturkan mereka dengan NU. Gak usah membelokkan opini, kesalahan dalam menyusun buku sejarah dan kebocoran data ke publik, kok ditutupi dengan ada yang mau benturkan NU dengan Kemendikbud,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

KPK Tak Gentar Hadapi Praperadilan Mantan Waka PN Depok

Minggu, 03 Mei 2026 | 20:19

Ordal, pada Perspektif Rawls

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:54

KPK Telusuri Duit Panas Cukai ke Pengusaha Rokok

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:23

DPR Geram Ada PRT Tewas: Negara ke Mana?

Minggu, 03 Mei 2026 | 19:17

Spirit Airlines Jadi Maskapai AS Pertama yang Bangkrut akibat Perang Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:03

Renault Triber 2026, Sensasi Mobil Keluarga Rasa Eropa Harga Rp 106 Jutaan

Minggu, 03 Mei 2026 | 17:01

Trump Ragu Terima 14 Syarat Damai Baru dari Iran

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:33

DPR Ungkap Ada Skenario Damai di Balik Kasus PRT Tewas di Jakpus

Minggu, 03 Mei 2026 | 16:09

Andi Arief Ingatkan Militer Masuk Pemerintah karena Sipilnya Koruptif

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:59

Menlu AS Sambangi Vatikan usai Perseteruan Trump dan Paus Leo XIV

Minggu, 03 Mei 2026 | 15:26

Selengkapnya