Berita

Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid/RMOL

Politik

Soal Hilangnya KH Hasyim Asy'ari Dari Kamus Sejarah, PKB: Kemendikbud Gak Usah Belokkan Opini!

SELASA, 20 APRIL 2021 | 18:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) melalui Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menyampaikan bahwa draf kamus Sejarah Indonesia yang beredar luas di kalangan masyarakat hingga menuai kontroversi lantaran tidak adanya nama KH Hasyim Asy’ari di dalamnya tidak pernah diterbitkan resmi oleh Kemendikbud.

Hilmar menjelaskan ada yang sengaja menyebarluaskan draf buku Kamus Sejarah Indonesia tersebut. Hilmar mensinyalir motifnya sarat dengan unsur politis.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid menegaskan, Kemendikbud harus segera mengusut siapa pelaku utama yang menyebarluaskan buku tersebut.


"Kemendikbud harus usut tuntas siapa yang membocorkan draft tersebut, itu kesalahan mereka berikutnya,” tegas Cak Udin lewat keterangannya kepada wartawan, Selasa (20/4).

Pihaknya mengatakan, Kemendikbud telah melakukan kesalahan besar dengan membuat kamus Sejarah Indonesia dengan tidak mencantumkan KH Hasyim Asy’ari dan malah mencantumkan mantan narapidana radikalisme Abu Bakar Ba’asyir.

“Kesalahan kedua, draf yang sudah ada kata sambutan/pengantar Dirjen hilmar dibocorkan ke publik, itu artinya Kemendikbud tidak punya tertib data dan kedisiplinan administrasi,” tegasnya lagi.

Cak Udin meminta Kemendikbud membenahi anak buahnya yang sengaja membuat kegaduhan bukan malah mengeluarkan isu adanya kesengajaan untuk merusak hubungan harmonis NU dan Kemendikbud.

"Mestinya kemendikbud menertibkan internalnya dan bukan malah menuduh ada yang mau benturkan mereka dengan NU. Gak usah membelokkan opini, kesalahan dalam menyusun buku sejarah dan kebocoran data ke publik, kok ditutupi dengan ada yang mau benturkan NU dengan Kemendikbud,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya