Direktur Eksekutif IPI, Karyono Wibowo/Net
Wacana reshuffle jilid II terus menguat menyusul rencana peleburan Kementerian Riset-Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta dibentuknya Kementerian Investasi.
Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian ini telah mendapat persetujuan DPR melalui Rapat Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat lalu (9/4).
Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Pubic Institute (IPI), Karyono Wibowo, langkah presiden tersebut telah mendorong wacana reshuffle tak terhindarkan, bahkan cenderung liar. Namun, hal ini tentu wajar dalam dinamika politik kontemporer.
"Langkah penggabungan dan pembentukan kementerian baru membuka celah pelbagai kekuatan politik dengan mengkapitalisasi momentum untuk mendorong reshuffle kabinet," kata Karyono kepada
Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (20/1).
Dalam kaitan ini, mungkin saja presiden memang sudah memiliki agenda untuk melakukan reshuffle terbatas, tidak terbatas pada kementerian baru. Boleh jadi ada pergeseran posisi menteri dan atau ada sejumlah menteri yang terdepak.
"Soal siapa yang akan menempati kementerian baru atau menteri yang bakal digeser ke posisi tertentu, tentu menjadi kewenangan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan," ujar dia.
Karyono menilai, presiden sudah memiliki pertimbangan dan skema jika akan melakukan reshuffle. Kendati demikian, pihaknya berharap skema presiden dalam melakukan reshuffle atau menempatkan seseorang menempati kementerian yang baru bisa sejalan dengan harapan rakyat, yaitu menempatkan orang yang tepat –yang memiliki integritas, kapabilitas, kompetensi dan totalitas dalam mengemban amanah untuk kemajuan bangsa.
"Menteri-menteri yang kinerjanya buruk yang harus dicopot atau jika ada menteri yang dinilai masih memiliki integritas tetapi tidak cocok di posisinya saat ini bisa digeser ke posisi yang sesuai dengan bidang keahliannya," papar dia.
Terkait dengan isu menteri berinisial M bakal diganti, menurut Karyono, itu merupakan pendapat spekulatif yang belum tentu benar. Hal tersebut lebih sekadar sensasi.
Pasalnya, jumlah menteri yang berinisial M cukup banyak di Kabinet Indonesia Maju. Tidak hanya Moeldoko, Muhadjir Effendi, M Lutfi, dan Mahfud MD. Tetapi ada yang lain seperti Muhammad Tito Karnavian dan Muhammad Basuki Hadimuljono.
"Justru saya memprediksi beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri yang memiliki nama depan M seperti Moeldoko, Mahfud MD, Muhammad Tito Karnavian, Muhammad Basuki Hadimuljono, masih dipertahankan dalam kabinet Indonesia Maju. Terlepas dari kontroversinya, posisi mereka masih dibutuhkan Presiden Joko Widodo di pemerintahan," bebernya.
"Untuk M Lutfi dan Muhadjir Effendi kemungkinannya peluangnya
fifty-fifty. Mungkin saja akan dilakukan pergeseran ke pos-pos lain," tandasnya.
