Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

Paradoksa Ketenagakerjaan

SELASA, 20 APRIL 2021 | 08:36 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

PARADOKSA politik ketenagakerjaan nasional membuat saya bingung. Kebingungan saya pada dasarnya sederhana yaitu berdasar dua fakta absurd saling berlawanan makna dan arah satu dengan lainnya.

Di satu sisi adalah fakta bahwa akibat pagebluk Corona begitu banyak sesama warga Indonesia tidak memiliki atau semula memiliki namun kemudian tidak memiliki lapangan kerja akibat kehilangan lapangan kerja untuk mencari nafkah.

Bahkan Presiden Jokowi sudah menggagas Kartu Prakerja demi membina warga agar mampu mengembangkan kemampuan diri masing masing demi bisa bekerja di lapangan kerja sesuai kemampuan masing masing.


Menteri Tenaga Kerja juga sudah jungkir balik sampai babak belur berusaha menciptakan lapangan kerja.

Pendek kata saya sangat menghargai dan berterima kasih atas upaya pemerintah membuka lapangan kerja bagi seluruh warga Indonesia

Pekerja Asing

Namun di sisi lain dengan alasan pembangunan infra struktur pemerintah mengeluarkan kebijakan yang didukung oleh Omnibus Law untuk mendatangkan sebanyak mungkin pekerja asing dari luar negeri untuk bekerja demi mencari nafkah di dalam negeri di Indonesia dengan alasan Indonesia tidak punya warga yang mampu mengerjakan pekerjaan warga asing yang sengaja didatangkan dari luar negeri.

Masalah makin membingungkan sebab mantan Deputi Menristek, DR Idwan Suhardi menegaskan bahwa pada hakikatnya warga bangsa Indonesia mampu mengerjakan apa pun yang mampu dikerjakan warga asing di persada Nusantara ini asal diberi kepercayaan dan kesempatan.

Naif


Orang Amerika Serikat, Jerman, Prancis China, Jepang,  India, Korea, adalah manusia seperti orang Indonesia. Maka wajar jika mereka bisa maka pasti kita juga bisa.

Mari kita tinggalkan inferiority complex yang sengaja ditanamkan oleh kaum penjajah di alam bawah sadar kita demi memudahkan mereka menjajah kita.

Bangsa yang percaya dan bangga terhadap bangsa sendiri memang lebih sulit untuk dikuasai oleh kaum penjajah.

Apabila kebingungan saya dianggap terlalu naif maka tidak perlu dipedulikan, silakan diabaikan saja sebagai embun di atas rumput bergoyang yang akan menguap dengan sendirinya. Atau gonggongan anjing yang tidak pengaruh bagi khafilah berlalu.

Saya sudah berterima kasih apabila naskah paradoksa ketenagakerjaan ini tidak didayagunakan sebagai alasan untuk melaporkan saya ke Bareskrim.

Sebab memang sebenarnya saya hanya bingung saja tanpa berani sedikit pun berniat mengritik pihak mana pun. Apalagi penguasa.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya