Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani./Net

Politik

Ada Gejala Depuanisasi Di Partai Banteng?

SELASA, 20 APRIL 2021 | 04:51 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Ketua DPC PDIP Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, lagi-lagi melontarkan pernyataan yang mengagetkan internal partainya. Setelah terang-terangan mendukung Mohammad Prananda Prabowo (Nanan) untuk menjadi Ketua Umum PDIP mendatang, ia juga mengungkapkan penilaian bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pantas dicalonkan sebagai Presiden 2024.

“Pak Ganjar layaklah (dicalonkan di Pilpres),” katanya kepada media massa.

Pernyataan blak-blakan dari pria yang akrab dipanggil Rudy itu terkesan kurang lazim mengingat kader PDIP selama ini terbiasa berhati-hati dan “tegak lurus” dengan pimpinan pusat partai, khususnya Ketua Umum, dalam menyikapi berbagai isu politik internal maupun eksternal.


Para pengamat juga heran dengan manuver Rudy karena ia sama sekali tidak menominasikan nama Puan Maharani, putri bungsu Megawati, untuk menjadi Ketua Umum PDI P maupun Capres partai PDIP.

Padahal, Puan merupakan satu-satunya tokoh DPP PDIP yang menjadi memiliki pengalaman di kabinet dan memimpin DPR sekaligus. Secara pribadi, Rudy dan Puan juga dinilai memiliki hubungan baik karena istri Happy Hapsoro itu merupakan anggota legislatif yang mewakili Dapil Jawa Tengah V yang meliputi Kota Surakarta.

Karena itu muncul pertanyaan, apakah Rudy sedang menjalankan agenda depuanisasi (melepaskan segala yang berbau Puan) di PDIP?

“(Dari pernyataan-pernyatannya) jelas bahwa Rudy bukan bagian dari faksi Puan. Tetapi, apakah ada skenario depuanisasi atau tidak, perlu penelitian lebih jauh,” ujar Robby Patria, pengamat politik dari UMRAH (Universitas Maritim Raja Ali Haji) Tanjungpinang kepada redaksi, Selasa (20/4).

Robby menilai wajar jika publik bertanya mengapa bukan Puan yang didorong untuk menjadi Ketua Umum PDIP, sebab Puan merupakan generasi ketiga Soekarno yang paling populer.

“Ibu Mega agak terlambat memperkenalkan Mas Nanan ke konstituen dan publik. Sehingga, Mas Nanan harus bergerak lebih aktif dalam mendekati konstituen partai di daerah. Baliho-baliho beliau yang mulai muncul di sejumlah daerah saya rasa belum cukup efektif,” lanjutnya.

Terkait pencapresan dari PDIP, Robby menganggap terlalu dini apabila dilontarkan saat ini. Meskipun Ganjar adalah tokoh dengan elektabilitas tinggi, banyak variabel yang perlu diperhitungkan partai banteng itu dalam mengusung calon. Apalagi, peta politik dua tahun ke depan akan berjalan dinamis.

“Kalau PDIP (memutuskan berkoalisi) dengan Prabowo, Ganjar bisa tidak dapat jatah. Sebab, Prabowo yang juga memiliki elektabilitas tinggi lebih pas berduet dengan Puan,” pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya