Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meminta negara-negara mayoritas Muslim bersatu untuk melobi pemerintah Barat untuk mengkriminalisasi penghinaan terhadap nabi Muhammad/Net

Dunia

PM Pakistan Ajak Negara Mayoritas Muslim Satu Suara Untuk Kriminalisasi Penistaan Terhadap Islam

SENIN, 19 APRIL 2021 | 22:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meminta negara-negara mayoritas Muslim bersatu untuk melobi pemerintah Barat untuk mengkriminalisasi penghinaan terhadap nabi Muhammad.

Hal itu dia utarakan dalam pidato yang disiarkan televisi nasional negara tersebut pada awal pekan ini (Senin, 19/4). Khan mengatakan, dia akan memimpin kampanye negara-negara mayoritas Muslim untuk "meyakinkan" negara-negara Barat tentang masalah penistaan ​​terhadap Nabi Muhammad.

"Kami perlu menjelaskan mengapa ini menyakitkan kami, ketika atas nama kebebasan berbicara mereka menghina kehormatan Nabi, ”kata Khan.

"Ketika 50 negara Muslim akan bersatu dan mengatakan ini, dan mengatakan bahwa jika hal seperti ini terjadi di negara mana pun, maka kami akan meluncurkan boikot perdagangan terhadap mereka dan tidak membeli barang-barang mereka, itu akan berpengaruh," sambungnya, seperti dikabarkan Al Jazeera.

Khan menyamakan masalah ini dengan Holocaust. Dia mengatakan bahwa negara-negara Barat telah memahami bahwa mempertanyakan Holocaust melukai sentimen komunitas Yahudi, dan bahwa itu perlu menangani masalah yang menghina Nabi Muhammad Islam dengan cara yang sama.

Pidato Khan datang ketika pemerintahnya terus bernegosiasi dengan kelompok sayap kanan Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) yang menggelar protes selama beberapa waktu terakhir.

Diketahui bahwa sejak November lalu, TLP telah menuntut Pakistan mengusir duta besar Prancis atas komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron di mana dia membela hak publikasi untuk menerbitkan kembali karikatur Nabi Muhammad. Hal itu dianggap TLP sebagai bentuk hujatan bagi umat muslim.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Samsung Solve for Tomorrow 2024, Momentum untuk Dorong Peningkatan Literasi Digital

Sabtu, 27 April 2024 | 11:48

Paguyuban Warung Madura: Harusnya Kami Dilindungi Bukan Diberangus!

Sabtu, 27 April 2024 | 11:36

PIS Sukses Tekan Emisi 25,4 Ribu Ton Setara CO2

Sabtu, 27 April 2024 | 11:18

Sam Altman hingga Sundar Pichai Gabung Dewan Keamanan AI Amerika Serikat

Sabtu, 27 April 2024 | 10:59

OASA Perkuat Modal di Anak Usaha Rp69 Miliar

Sabtu, 27 April 2024 | 10:41

Ilham Bintang: Prabowo Siap-Siap Beli Obat Anti Resah

Sabtu, 27 April 2024 | 10:37

Induk Perusahaan Google Bagi-bagi Dividen untuk Pertama Kali

Sabtu, 27 April 2024 | 10:29

KPU Sewa 8 Kantor Hukum Hadapi Perselisihan Pileg 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:20

Blinken: Amerika Tidak Bermaksud Menghambat Tiongkok Lewat Pembatasan Ekspor Chip

Sabtu, 27 April 2024 | 10:18

Realisasi Anggaran untuk IKN Capai Rp4,3 Triliun per April 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:02

Selengkapnya