Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meminta negara-negara mayoritas Muslim bersatu untuk melobi pemerintah Barat untuk mengkriminalisasi penghinaan terhadap nabi Muhammad/Net

Dunia

PM Pakistan Ajak Negara Mayoritas Muslim Satu Suara Untuk Kriminalisasi Penistaan Terhadap Islam

SENIN, 19 APRIL 2021 | 22:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meminta negara-negara mayoritas Muslim bersatu untuk melobi pemerintah Barat untuk mengkriminalisasi penghinaan terhadap nabi Muhammad.

Hal itu dia utarakan dalam pidato yang disiarkan televisi nasional negara tersebut pada awal pekan ini (Senin, 19/4). Khan mengatakan, dia akan memimpin kampanye negara-negara mayoritas Muslim untuk "meyakinkan" negara-negara Barat tentang masalah penistaan ​​terhadap Nabi Muhammad.

"Kami perlu menjelaskan mengapa ini menyakitkan kami, ketika atas nama kebebasan berbicara mereka menghina kehormatan Nabi, ”kata Khan.


"Ketika 50 negara Muslim akan bersatu dan mengatakan ini, dan mengatakan bahwa jika hal seperti ini terjadi di negara mana pun, maka kami akan meluncurkan boikot perdagangan terhadap mereka dan tidak membeli barang-barang mereka, itu akan berpengaruh," sambungnya, seperti dikabarkan Al Jazeera.

Khan menyamakan masalah ini dengan Holocaust. Dia mengatakan bahwa negara-negara Barat telah memahami bahwa mempertanyakan Holocaust melukai sentimen komunitas Yahudi, dan bahwa itu perlu menangani masalah yang menghina Nabi Muhammad Islam dengan cara yang sama.

Pidato Khan datang ketika pemerintahnya terus bernegosiasi dengan kelompok sayap kanan Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) yang menggelar protes selama beberapa waktu terakhir.

Diketahui bahwa sejak November lalu, TLP telah menuntut Pakistan mengusir duta besar Prancis atas komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron di mana dia membela hak publikasi untuk menerbitkan kembali karikatur Nabi Muhammad. Hal itu dianggap TLP sebagai bentuk hujatan bagi umat muslim.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya