Berita

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meminta negara-negara mayoritas Muslim bersatu untuk melobi pemerintah Barat untuk mengkriminalisasi penghinaan terhadap nabi Muhammad/Net

Dunia

PM Pakistan Ajak Negara Mayoritas Muslim Satu Suara Untuk Kriminalisasi Penistaan Terhadap Islam

SENIN, 19 APRIL 2021 | 22:53 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meminta negara-negara mayoritas Muslim bersatu untuk melobi pemerintah Barat untuk mengkriminalisasi penghinaan terhadap nabi Muhammad.

Hal itu dia utarakan dalam pidato yang disiarkan televisi nasional negara tersebut pada awal pekan ini (Senin, 19/4). Khan mengatakan, dia akan memimpin kampanye negara-negara mayoritas Muslim untuk "meyakinkan" negara-negara Barat tentang masalah penistaan ​​terhadap Nabi Muhammad.

"Kami perlu menjelaskan mengapa ini menyakitkan kami, ketika atas nama kebebasan berbicara mereka menghina kehormatan Nabi, ”kata Khan.


"Ketika 50 negara Muslim akan bersatu dan mengatakan ini, dan mengatakan bahwa jika hal seperti ini terjadi di negara mana pun, maka kami akan meluncurkan boikot perdagangan terhadap mereka dan tidak membeli barang-barang mereka, itu akan berpengaruh," sambungnya, seperti dikabarkan Al Jazeera.

Khan menyamakan masalah ini dengan Holocaust. Dia mengatakan bahwa negara-negara Barat telah memahami bahwa mempertanyakan Holocaust melukai sentimen komunitas Yahudi, dan bahwa itu perlu menangani masalah yang menghina Nabi Muhammad Islam dengan cara yang sama.

Pidato Khan datang ketika pemerintahnya terus bernegosiasi dengan kelompok sayap kanan Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) yang menggelar protes selama beberapa waktu terakhir.

Diketahui bahwa sejak November lalu, TLP telah menuntut Pakistan mengusir duta besar Prancis atas komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron di mana dia membela hak publikasi untuk menerbitkan kembali karikatur Nabi Muhammad. Hal itu dianggap TLP sebagai bentuk hujatan bagi umat muslim.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya