Berita

Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara/Net

Politik

IRESS: Presiden Jokowi Harus Batalkan Tender Pembangkit Listrik Blok Rokan

SENIN, 19 APRIL 2021 | 16:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo didesak untuk segera membatalkan proses tender pembangkit listrik Rp 4,2 triliun milik Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN).

Desakan itu disampaikan Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Menurutnya, proyek pembangkit listrik yang sedianya akan digunakan untuk operasi Blok Rokan oleh Pertamina pada 8 Agustus 2021 telah melanggar hukum.

"Penghentian ini harus segera dilakukan karena melanggar hukum, berpotensi merugikan keuangan negara triliunan rupiah, dan merendahkan kedaulatan NKRI di hadapan asing dan para oligarki pemburu rente," ujar Marwan dalam keterangannya, Senin (19/4).


Marwan juga mendesak DPR dan KPK untuk bersama-sama segera menyelidiki Pacific Chevron Indonesia (CPI) dan Chevron Standard Ltd (CSL) atas sikap dan pelanggaran yang dilakukan pada pembangkit listrik tersebut.

"DPR dan KPK juga perlu segera memanggil dan menyelidiki keterlibatan konspiratif oligarki dan oknum-oknum pemerintah pada lembaga terkait, terutama Kementerian ESDM dan SKK Migas, yang membiarkan proses tender yang melanggar hukum dan kontrak KKS tetap berlangsung," jelasnya.

Seperti diketahui, pengelolaan Blok Rokan akan beralih kepada Pertamina pada 8 Agustus 2021 setelah dioperasikan CPI sejak 8 Agustus 1970. CPI atau dulu bernama Caltex sendiri telah menambang minyak di Blok Rokan sejak 1924.

Cadangan Blok Rokan saat ditemukan sekitar 6 miliar barel. Namun sebagian besar cadangan sudah terkuras, sehingga saat ini guna mengeluarkan minyak yang tersisa dari sumur-sumur perlu suntikan air atau uap (secondary recovery) atau zat kimia (tertiary recovery, EOR).

Listrik adalah fasilitas utama untuk operasi lapangan dan penyuntikan uap ke sumur-sumur Blok Rokan. Untuk itu Blok Rokan ditopang Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) North Duri Cogeneration (NDC) berkapasitas 300 megawatt (MW), yang menghasilkan output berupa daya listrik 300 MW dan uap 3.140 MMBTU sekaligus.
 
PLTG ini dikelola oleh MCTN dengan komposisi saham Chevron Standard Limietd (CSL) sebesar 95 persen dan PT Nusa Galih Nusantara (NGN) sebesar 5 persen. CLS sendiri terafiliasi dengan Chevron Corporation.

Belakangan diketahui, saat alih kelola Blok Rokan 8 Agustus 2021 yang akan datang, PLTG milik MCTN tidak termasuk bagian aset yang ditransfer dari CPI kepada Pertamina.

Chevron tidak ingin mentransfer aset PLTG tersebut secara cuma-cuma dengan menyatakan bahwa aset tersebut tidak masuk dalam aset hulu migas yang dialih-kelola ke Pertamina. Karena itu CPI menyatakan berhak melelang pembangkit terssebut kepada penawar tertinggi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya