Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara/Net
Presiden Joko Widodo didesak untuk segera membatalkan proses tender pembangkit listrik Rp 4,2 triliun milik Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN).
Desakan itu disampaikan Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara. Menurutnya, proyek pembangkit listrik yang sedianya akan digunakan untuk operasi Blok Rokan oleh Pertamina pada 8 Agustus 2021 telah melanggar hukum.
"Penghentian ini harus segera dilakukan karena melanggar hukum, berpotensi merugikan keuangan negara triliunan rupiah, dan merendahkan kedaulatan NKRI di hadapan asing dan para oligarki pemburu rente," ujar Marwan dalam keterangannya, Senin (19/4).
Marwan juga mendesak DPR dan KPK untuk bersama-sama segera menyelidiki Pacific Chevron Indonesia (CPI) dan Chevron Standard Ltd (CSL) atas sikap dan pelanggaran yang dilakukan pada pembangkit listrik tersebut.
"DPR dan KPK juga perlu segera memanggil dan menyelidiki keterlibatan konspiratif oligarki dan oknum-oknum pemerintah pada lembaga terkait, terutama Kementerian ESDM dan SKK Migas, yang membiarkan proses tender yang melanggar hukum dan kontrak KKS tetap berlangsung," jelasnya.
Seperti diketahui, pengelolaan Blok Rokan akan beralih kepada Pertamina pada 8 Agustus 2021 setelah dioperasikan CPI sejak 8 Agustus 1970. CPI atau dulu bernama Caltex sendiri telah menambang minyak di Blok Rokan sejak 1924.
Cadangan Blok Rokan saat ditemukan sekitar 6 miliar barel. Namun sebagian besar cadangan sudah terkuras, sehingga saat ini guna mengeluarkan minyak yang tersisa dari sumur-sumur perlu suntikan air atau uap (
secondary recovery) atau zat kimia (
tertiary recovery, EOR).
Listrik adalah fasilitas utama untuk operasi lapangan dan penyuntikan uap ke sumur-sumur Blok Rokan. Untuk itu Blok Rokan ditopang Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) North Duri Cogeneration (NDC) berkapasitas 300 megawatt (MW), yang menghasilkan output berupa daya listrik 300 MW dan uap 3.140 MMBTU sekaligus.
PLTG ini dikelola oleh MCTN dengan komposisi saham Chevron Standard Limietd (CSL) sebesar 95 persen dan PT Nusa Galih Nusantara (NGN) sebesar 5 persen. CLS sendiri terafiliasi dengan Chevron Corporation.
Belakangan diketahui, saat alih kelola Blok Rokan 8 Agustus 2021 yang akan datang, PLTG milik MCTN tidak termasuk bagian aset yang ditransfer dari CPI kepada Pertamina.
Chevron tidak ingin mentransfer aset PLTG tersebut secara cuma-cuma dengan menyatakan bahwa aset tersebut tidak masuk dalam aset hulu migas yang dialih-kelola ke Pertamina. Karena itu CPI menyatakan berhak melelang pembangkit terssebut kepada penawar tertinggi.
