Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay/Net
Aksi dukung-mendukung yang dilakukan sejumlah pihak dalam menghadapi polemik vaksin nusantara dinilai tidak tepat. Pasalnya, orang-orang yang memberi dukungan tersebut tidak semuanya berlatar belakang akademik kesehatan.

Begitu tegas anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Senin (19/4).
"Banyak di antara mereka mendapatkan informasi hanya dari media. Tentu saja hal itu sangat jauh dari memadai," kata Saleh Daulay.
Lagi pula, kata Saleh, persoalan vaksinasi bukan urusan politik seperti pilkada atau pileg, yang jika semakin banyak didukung maka akan menang dalam kontestasi.
“Itu karena kebenarannya didasarkan atas suara terbanyak. Kalau vaksin, kebenarannya diukur secara akademik," tuturnya.
Ketua DPP PAN ini menambahkan, adanya perbedaan pandangan antara para peneliti vaksin nusantara dengan pihak BPOM, sebaiknya diselesaikan dengan mediasi. Mediasi tersebut diperlukan agar peneliti dan BPOM bisa mengurai persoalan yang ada. Dengan begitu, tidak ada yang merasa ditinggalkan.
"Saya yakin, mediasi itu bisa dilakukan. Menkes diminta mengambil peran untuk memfasilitasi. Para peneliti dan bpom tentu bisa duduk bersama dengan Menkes. Apalagi, dalam rapat terakhir di komisi IX, usulan mediasi ini termasuk salah satu bagian dari kesimpulan rapat," ucap Saleh.
Menurutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merupakan pihak yang paling berkepentingan agar vaksin segera tersedia di tanah air. Menurut Perpres 99/2020, Menkes memiliki otoritas penuh terhadap pengadaan vaksin. Tentu termasuk dalam hal ini pengadaan vaksin nusantara atau vaksin merah putih.
Di tengah situasi embargo vaksin yang terjadi, menurut Saleh, masyarakat banyak berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan dan inovasi baru. Termasuk di antaranya memikirkan agar vaksin-vaksin dalam negeri dapat bermunculan. Karena, setiap penelitian yang dilakukan, harus didukung secara bertanggung jawab.
"Kemenkes harus memastikan tidak ada penelitian yang dipersulit. Semua harus diperlakukan sama," pungkasnya.
