Pemerintah 'Bayangan' Myanmar Minta Diundang Ke KTT ASEAN Di Jakarta Pekan Depan

Pemerintah "bayangan" di Myanmar mendesak agar pemimpin ASEAN memberikan mereka kursi dalam pembicaraan atau KTT yang akan dilaksanakan pekan depan di Jakarta. Mereka juga mendesak agar ASEAN tidak mengakui rezim militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta yang terjadi Februari lalu.

Permintaan ini dinyatakan oleh Moe Zaw Oo, yang merupakan Wakil Menteri Luar Negeri untuk Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) alias "pemerintah bayangan" yang dibentuk pada Jumat lalu oleh anggota parlemen yang digulingkan. Sebagian dari mereka yang menjadi anggota dari pemerintah bayangan tersebut merupakan politisi dari partai pimpinan Aung San Suu Kyi yakni Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta politisi etnis-minoritas.

Dia menilai bahwa sejauh ini, ASEAN belum menjangkau mereka.

"Jika ASEAN ingin membantu menyelesaikan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apa pun tanpa berkonsultasi dan bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," katanya kepada layanan Burma Voice of America.

"Penting agar dewan militer ini tidak diakui. Ini perlu ditangani dengan hati-hati," sambungnya.

Pernyataan ini dikeluarkan setelah pemimpin Junta militer Min Aung Hlaing diperkirakan akan bergabung dengan KTT khusus ASEAN pada Sabtu pekan depan di Myanmar. Ini merupakan perjalanan resmi pertamanya ke luar negeri sejak kudeta yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dilakukan awal Februari kemarin.

Undangan untuk Min Aung Hlaing hadir ke pertemuan ASEAN ini menuai kritik dari para aktivis yang mendesak para pemimpin asing untuk tidak secara resmi mengakui kepemimpinan junta militer di Myanmar.

Saat ini, junta militer secara de facto memimpin di Myanmar dan menerapkan status darurat selama setidaknya satu tahun ke depan.

Mengutip kabar yang dimuat Channel News Asia, sejauh ini protes dan kekerasan yang terjadi pasca kudeta militer di Myanmar telah menyebabkan setidaknya 730 orang meninggal dunia.