Survei LSI: Mayoritas PNS Setuju Pembangunan Ekonomi Lebih Penting Dibanding Demokrasi

Mayoritas pegawai negeri sipil (PNS) lebih memilih pembangunan ekonomi dibandingkan pembangunan demokrasi.

Hal itu merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan sejak 3 Januari hingga 31 Maret 2021 dengan melibatkan 1.201 PNS dari kementerian/lembaga yang berbeda di Indonesia.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengatakan, mayoritas PNS setuju bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik untuk Indonesia.

"PNS itu tingkat komitmennya terhadap demokrasi paling tidak menurut ukuran ini, itu tidak berbeda jauh dengan yang dimiliki oleh publik, cukup baik lah di sisi demokrasi," ujar Djayadi saat memaparkan hasil survei melalui daring, Minggu (18/4).

Di mana kata Djayadi, sebanyak 56,9 persen menyatakan cukup setuju dan 25,7 persen menyatakan sangat setuju.

Sedangkan yang menyatakan tidak setuju hanya sebesar 3,7 persen. Sementara yang menyatakan netral sebanyak 12,8 persen.

Akan tetapi kata Djayadi, jika dikasih pilihan antara demokrasi dengan ekonomi, mayoritas PNS lebih memilih ekonomi diutamakan dibandingkan dengan demokrasi.

"Kalau harus memilih antara demokrasi dan ekonomi, pembangunan ekonomi, ini menarik, mayoritas PNS kita setuju ekonomi aja didahulukan," kata Djayadi.

Yang menyatakan cukup setuju pembangunan ekonomi lebih penting sebesar 41,5 persen dan yang menyatakan sangat setuju sebesar 11,4 persen.

Sedangkan yang sangat tidak setuju pembangunan ekonomi lebih penting sebesar 2,8 persen dan yang sedikit tidak setuju sebanyak 16,7 persen.

"Ini jadi catatan atau tantangan terhadap pelaksanaan atau praktek demokrasi di Indonesia terutama dikalangan PNS," tuturnya.

Pengambilan sampel survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling.