Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska/Net

Politik

Pemda Yang Tidak Tegakkan Larangan Mudik Patut Dikenai Sanksi

MINGGU, 18 APRIL 2021 | 09:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah daerah (pemda) diminta tegas menegakkan Surat Edaran Satgas Covid-19 terkait penanganan Covid-19 selama Ramadan dan perayaan Idul Fitri kepada warga yang mudik. Berbagai cara bisa dilakukan pemda untuk mendukung keputusan pemerintah pusat melarang masyarakat mudik.

"Pemda bisa menugaskan atau minta bantuan RT/RW untuk memantau orang yang datang di wilayahnya dan minta menunjukkan hasil test PCR atau swab antigen," kata anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska kepada wartawan, Minggu (18/4).

Darul mengatakan, jika hasil tes menunjukkan positif Covid-19, masyarakat harus segera diisolasi. Selain itu, menurut Darul, pemda bisa membentuk satuan tugas yang kerjanya mencegah orang masuk wilayahnya.


"Kecuali bisa menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan negatif Covid-19,” imbuhnya.

Darul juga berpendapat, perlu koordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan pemda yang mengawasi pelaksanaan peraturan larangan mudik. Menurut dia, pemda yang tidak menegakkan Surat Edaran Satgas Covid-19 patut dikenai sanksi.

"Agar semua bertanggung jawab mencegah penularan Covid-19,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengaku memahami suasana batin masyarakat yang ingin mudik saat lebaran. Namun menurut Rahmad, masyarakat harus sabar dan bisa menahan diri. Saat ini kasus positif Covid-19 masih cukup tinggi.

Rahmad mencontohkan, India yang beberapa waktu lalu disebut berhasil mengendalikan Covid-19, kemudian rakyatnya bereforia dengan mengadakan berbagai acara, sekarang kasus Covid-19 di sana kembali naik. Menurut Rahmad, kejadian di India harus jadi pelajaran.

"Kita masih jauh dari kata mengendalikan Covid-19. Kalau lengah, implikasinya akan berisiko terhadap kita. Libur panjang beberapa waktu lalu selalu berkontribusi meningkatkan sangat signifikan paparan Covid-19,”ucapnya.

Rahmad mengapresiasi keputusan pemerintah memangkas cuti bersama Lebaran. Namun itu tidak cukup. Harus ada komitmen dari masyarakat untuk tidak mudik.

"Kita butuh kerja sama yang kuat,” ujarnya.

Dia berharap masyarakat merayakan Idulfitri di rumah masing-masing.

"Selamatkan diri kita masing-masing, selamatkan saudara kita, orang tua kita, teman kita dari Covid-19,” tutup Rahmad.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Golkar: Pengganti Adies Kadir di DPR Caleg Suara Terbanyak Berikutnya

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:18

Nasib Generasi Emas Terancam Gegara Purbaya Belum Terapkan Cukai MBDK

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:16

PAN Dukung Ambang Batas Parlemen Nol Persen dengan Fraksi Terbatas

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:10

IHSG Mulai Stabil Usai OJK Respons Peringatan MSCI Terkait Status Pasar Frontier

Kamis, 29 Januari 2026 | 16:05

Amdatara Konsolidasikan Industri AMDK, Perkuat Kolaborasi dengan Pemda

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:55

41 Desa di Kabupaten Bekasi Banjir Usai Diterpa Hujan Lebat

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:53

Pesawat Jatuh di Kolombia, Seluruh Penumpang Tewas Termasuk Anggota DPR

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:51

IHSG Anjlok Dua Hari, Momentum Perbaikan Pasar Modal

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:48

Harga CPO Terkerek Lonjakan Minyak Mentah Dunia

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:45

PAN Dukung MK Hapus Ambang Batas Parlemen

Kamis, 29 Januari 2026 | 15:42

Selengkapnya