Legislator PKS di DPRD Ngawi, Hanani/Ist
Kemerosotan moral generasi muda terutama kaum perempuan akibat tak mampu menghadapi paparan teknologi memicu keprihatinan di hati Hanani, satu-satunya legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Ngawi.
Dari pengamatanya, peristiwa sosial yang terjadi di Ngawi akhir-akhir ini seringkali menyeret kaum perempuan sebagai korban.
Hal itu menunjukan adanya degradasi moral yang kian masif dan kurang menghayati nilai-nilai agama serta larangannya.
Menurut Hanani, apapun itu keberadaan perempuan berhak mendapatkan perlindungan, bukan malah menjadi objek kejahatan misalkan kekerasan seksual maupun eksploitasi terhadap perempuan.
"Terbuka saja ya kita melihat kasus per kasus sepanjang tahun lalu hingga sekarang di Ngawi ini. Seringkali perempuan menjadi objek kejahatan. Selain itu si perempuan sendiri terpapar budaya dan perilaku negatif akibat hadirnya teknologi IT yang tidak bertanggungjawab," terang Hanani, Sabtu (17/4), dikutip
Kantor Berita RMOLJatim.
Dijelaskannya, dalam operasi penyakit masyarakat (pekat) yang dilakukan petugas gabungan baik TNI, Polri dan Satpol PP menjelang bulan Ramadan lalu, ditemukan pasangan remaja yang bukan suami istri berada sekamar di tempat kos. Fakta seperti itu sudah menunjukan adanya nilai-nilai yang bertabrakan dengan agama.
Subtansi umum penyebab kemerosotan moral generasi muda, menurut Hanani yang jadi salah satu deklarator hadirnya PKS di Ngawi ini, memang ada beberapa faktor.
Di antaranya disebabkan oleh arus informasi dan teknologi yang tidak terproteksi dengan baik, pengawasan orang tua terhadap anak yang lemah karena kesibukan masing-masing, pengaruh kebutuhan ekonomi, serta penegakan hukum yang kurang berjalan dengan baik.
Untuk mengatasi semakin merosotnya moral generasi muda itu, lanjutnya, peran keluarga sebagai lingkungan terdekat para generasi sekarang harus lebih aktif dalam menegakkan nilai-nilai keagamaan agar anak-anak sekarang tidak salah jalan.
Selain itu pihak pemerintah daerah harus turun tangan secara langsung memberikan edukasi melalui lembaga terkait.
"Kita meminta kepada Dinas Kesehatan misalkan keberadaan KKR (Klinik Konsultasi Remaja) diaktifkan lagi. Lainnya juga peran aktif kepada DP3AKB untuk memberikan konseling kepada korban kekerasan terutama para perempuan. Dan momen di April ini sangat tepat sebagai kelanjutan dari emansipasi perempuan yang diperjuangkan RA Kartin," bebernya.
Selebihnya, politikus PKS ini mengakui adanya penggiringan opini terhadap perempuan. Seolah perempuan mudah didoktrin dengan pemahaman yang salah kaprah.
Misalkan banyaknya kasus prostitusi, narkotika, maupun radikalisme yang membawa objek perempuan. Dengan dasar inilah pihaknya meminta kepada lembaga terkait untuk bersikap proporsional terhadap perempuan. Berikan proteksi hukum yang adil dan terukur.
