POLITIK di Indonesia masih terus berkutat pada kepentingan baik individu maupun golongan. Secara teori, politik adalah seni dalam merebut kekuasaan.
Bila dimaknai arti politik itu sendiri, sangat jelas tujuan orang berpolitik. Sehingga jika elite atau kader belum tercapai kekuasaan atau kepentingannya maka politik terus dimainkan.
Beda rezim beda kepentingan dalam target kekuasaan hingga tarik menarik kepentingan niscaya terjadi. Terlebih dalam tubuh partai yang miliki peluang merebut kekuasaan tertinggi, artinya signifikansi suara dukungan yang diperoleh.
Biasanya konflik timbul dari pengaruh partai atau golongan yang berada dalam posisi kekuasaan tertinggi. Ini sangat wajar karena untuk "melanggengkan" kekuasaan yang sudah dicapai, namun ada saja kepentingan individu dari elite internal partai yang juga berujung pada konflik dengan harapan dan tujuan dari penguasa".
Terkait pragmatisme elite yang juga bermain dalam konflik internal partai, secara normatif kekuasaan akan memberikan imbas kepuasan eksistensi dan juga pemenuhan kebutuhan materi sehingga banyak juga pragmatisme menyulut konflik itu terjadi. Meski jika dibandingkan akan lebih besar pengaruh kekuasaan yang menjadi motor penggerak konflik.
Di banyak negara maju platform, menjadi ideologi dan selalu untung dalam upaya pertarungan simpati publik untuk mendapatkan kekuasaan. Namun untuk politik di negara berkembang seperti Indonesia acapkali ideologi partai bisa digadaikan untuk kepentingan pribadi.
Jadi partai hanya wadah untuk mencapai kepentingan pribadi, dan platform hanya gimik dan tagline populer untuk menarik simpati masyarakat.
Politik (partai) dalam negara berkembang masih sangat tergantung dari figur senior atau ketua umum, sehingga arah dan prilaku elite masih sangat dikendalikan oleh ketua umum.
Rasionalitas organisasi dalam perpolitikan Indonesia belum dilakukan dan berjalan maksimal karena semua berada dalam skenario dan loby para tokoh maupun ketua umum partai.
Peran tokoh atau ketua partai sangat berpengaruh dalam meredam konflik di dalam tubuh partai karena biasanya di Indonesia ketua partai sekaligus sebagai founder dalam aneka keperluan partai. Imbasnya betapa peran tokoh itu menjadi hal penting dalam meredam konflik dalam partai.
Kalau dilihat dari peringkat kemampuan meredam konflik di internal partai, maka ketum atau tokoh menjadi yang sangat penting. Kemudian pragmatisme dan ideologi pada urutan terbuncit.
Terkait politik dinasti, bicara pada tataran negara yang baru belajar demokrasi maka peran ketum atau tokoh partai dianggap lebih memberikan warna yang negatif terkait kedewasaan demokrasi. Rata-rata masih dalam koridor negara berkembang maka politik dinasti sangat besar peluangnya terjadi.
Saya kira tentu figur atau tokoh yang kuat akan jauh lebih sulit di intervensi dalam tataran kadernya, karena segala keputusan dan kebijakan partai bermuara pada figur tersebut.
Untuk partai yang cukup demokratis, seperti Golkar maka banyaknya faksi yang ada semakin rentan dengan intervensi pihak luar dalam upaya menambah dukungan kepada partai atau potensi timbulnya opini dan kepentingan yang dinamis dari berbagai pihak yang berkepentingan.
Arman Salam Penulis adalah Direktur Riset Indonesian Presidensial Studies
(IPS)
